Kasus Mega Korupsi Febrie Ardiansyah dan Dampak Kerusakan Hukum Terhadap Ekonomi

Jakarta, INDONEWS.ID - Kasus mega korupsi yang melibatkan tersangka Febrie Adriansyah dan pihak swasta, DR, serta pertempuran polisi dengan kejaksaan adalah contoh kerusakan hukum yang sempurna di Indonesia.

Kedua lembaga ini disebutkan dalam survei tergolong atau dipesepsikan sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Setelah kasus ini terkuak ke publik, maka simbol sebagai lembaga yang korup bukan persepsi lagi tetapi sudah menjadi kenyataan.

Pertanyaannya, apa kaitan kasus tersebut dengan ekonomi?

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini mengatakan hukum sebagai faktor lingkungan bisnis jelas sangat mempengaruhi kinerja ekonomi melalui perilaku ekonomi, efisiensi ekonomi, investasi maupun inovasi. 

”Kinerja ekonomi tidak hanya diperngaruhi faktor-faktor ekonomi saja, seperti modal, tenaga kerja, atau teknologi, tetapi juga oleh kualitas institusi hukum. Negara yang memiliki sistem hukum yang buruk seperti Indonesia cenderung terhambat kinerja dan pertumbuhan ekonominya. Ini bukan hanya teoritis tetapi faktual terjadi di berbagai negara dengan sistem hukumnya lemah,” ujar Didik melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Didik mengatakan, sasaran pertumbuhan menuju 8 persen akan sangat sulit dicapai jika lingkungan bisnis rusak seperti kasus  hukum yang terjadi sekarang ini.

Secara teoritis kasus hukum yang terjadi di Indonesia sekarang bisa dijelaskan oleh Ronald Coase, pemenang nobel dalam bidang ekonomi. Ini dijelaskan dalam Teorema Coase dalam bukunya “The Problem of social cost”.

Hukum  yang baik sebagai institusi akan mengurangi biaya transaksi.  Sebaliknya hukum yang lemah akan menggerogoti sistem ekonomi karena dunia usaha dijangkiti oleh biaya transaksi yang tinggi.

”Jika hukum lemah maka seluruh pelaku ekonomi menjadi tidak efisien dan sulit bersaing dengan mitranya di pasar internasional. Jika hukum jelas melindungi hak kepemilikan, biaya transaksi nol, dan para pihak bebas bernegosiasi maka dunia usaha mencapai hasil yang efisien tanpa banyak campur tangan pemerintah,” tuturnya.

Namun, jika hukum rusak, negosiasi tinggi, informasi tidak sempurna, kontrak sulit ditegakkan maka dunia usaha terhambat tumbuh.

Jadi, hukum yang hancur seperti ini, maka tidak ada lagi kepastian hukum dan otomatis kepercayaan investor jatuh. Ditambah lagi kebijakan yang tidak pro pasar, maka bisa terjadi “vote of no confidence”, yang akan menghambat perekonomian. 

Ekonom senioer INDEF ini mengatakan, tidak ada  investasi dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di tengah ketidakpastian hukum. Keadaan ini pada gilirannya akan menghambat pemerintah  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat meningkat. 

”Kasus berat dari kerusakan institusi hukum dan kerusakan moral pimpinannya pasti akan terlihat di waktu yang akan datang dan harus diantisipasi untuk dicegah semaksimal mungkin,” kata Didik. 

Pulihkan Kewibawaan Negara Hukum

Sistem hukum di Indonesia, kata Didik, sudah seperti metafora ”ikan busuk dari kepala”. ”Kasus Febrie adalah puncak kerusakan hukum dimana di negara demokrasi modern aparat penegak hukum seharusnya menjadi pilar kepastian hukum dan berdiri di depan sebagai pemberantas korupsi. Tetapi drama yang kita lihat mereka menjadi aktor utamanya, korup sekorup-korupnya,” ucapnya. 

Presiden Prabowo, saat ini, mendapat ujian yang berat dalam masalah hukum dan dampaknya terhadap ekonomi. Hukum di Indonesia berada di simpang jalan dan sedang dipertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya, baik institusi maupun pemimpinnya.

Konflik aparat penegak hukum ini merupakan ancaman serius bagi negara hukum dan ekonomi Indonesia, termasuk bagi kepemimpinan dan pemerintahan Presiden Prabowo. 

”Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak boleh berhenti pada sangsi adminsitratif pengunduran diri aktor pelaku atau hanya pembuktian benar atau salah terhadap individu tertentu,” ujarnya.

Yang lebih mendesak, katanya, adalah memulihkan kewibawaan negara hukum, memastikan bahwa tidak ada lembaga penegak hukum yang berada di atas hukum dan mengembalikan kepemimpinan hukum yang bersih. 

”Karena itu, presiden dengan keberanian dan tekad yang kuat harus melakukan pembersihan pada kedua lembaga tersebut,” pungkasnya. *