Jakarta, INDONEWS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur di sejumlah daerah. Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melanggar disiplin, tidak menjalankan standar operasional, atau memiliki rekam jejak yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip integritas penyelenggaraan program.
"Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten, dan Jawa Tengah, termasuk dapur di Semarang yang menimbulkan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang," kata Sudaryono dalam keterangan resmi usai Rapat Pimpinan BGN, Senin (3/8).
Menurut Sudaryono, evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan MBG sekaligus memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan penerima manfaat maupun merugikan keuangan negara.
Baca juga : Sri Sultan Soroti Kasus Keracunan Massal MBG di Gunungkidul: Pengawasnya Jangan Cuma di Atas Kertas
Ia menegaskan BGN menerapkan kebijakan tanpa kompromi terhadap kasus keracunan makanan maupun dugaan penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program.
"Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain. Kami telah menyiapkan sistem dan mekanisme, trust is good, but control is better," ujarnya.
Baca juga : Simak! Ini Alasan Pemerintah Kukuh Lanjutkan Program Makan Bergizi Gratis Meski Kasus Keracunan Meningkat
Untuk memperkuat pengawasan, BGN tengah mengembangkan sistem digital yang memungkinkan aktivitas operasional di setiap dapur MBG dipantau secara lebih terintegrasi. Sistem tersebut dirancang agar proses penyediaan makanan, distribusi, hingga pelaporan dapat diawasi secara real time.
Selain pengawasan internal, BGN juga berencana meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Melalui sistem tersebut, orang tua, sekolah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, hingga pemerintah daerah nantinya dapat mengakses informasi mengenai menu harian, kandungan gizi, lokasi dapur yang memasak makanan, penanggung jawab SPPG, hingga laporan apabila terdapat keluhan terhadap layanan.
Sudaryono menilai transparansi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan akuntabilitas program MBG sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
