Jakarta, INDONEWS.ID — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan adanya sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggaran program tersebut dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Salah satu penyesuaian utama adalah pengurangan layanan MBG bagi anak sekolah dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan itu diambil sebagai langkah penghematan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz.

“Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan,” ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).

Meski demikian, pengurangan layanan tidak berlaku untuk seluruh sekolah. Dadan menjelaskan sekolah yang masih menerapkan sistem belajar enam hari, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, tetap mendapatkan layanan enam hari.

“Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi,” katanya.

Selain pengurangan hari layanan, distribusi MBG pada masa libur sekolah juga dibatasi. Menurut Dadan, layanan saat libur hanya akan diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

“Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujarnya.

Dadan menyebut total pagu APBN untuk BGN pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun dialokasikan sebagai dana cadangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Kendati dilakukan efisiensi anggaran, pemerintah memastikan nilai bahan baku makanan per porsi MBG tetap dipertahankan sebesar Rp10 ribu.

“Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran MBG tahun 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

“Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).

Menurut dia, penghematan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memperbaiki tata kelola program MBG.

“Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang,” katanya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya sebesar Rp335 triliun. Program tersebut disebut telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.