Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen 504 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 10 Agustus 2026. Penutupan dilakukan setelah ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keputusan penutupan merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Baca juga : CELIOS: Kepala BGN Sudaryono Hanya Fokus pada Atraksi di Hilir, Tidak Menyentuh Akar Masalah MBG
“Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi,” ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Kamis.
Menurut Sudaryono, penilaian kelayakan sanitasi dilakukan berdasarkan laporan dinas kesehatan yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.
Baca juga : Perketat Pengawasan MBG, Bos BGN Copot 137 Kepala Dapur Imbas Pelanggaran dan Kasus Keracunan
Selain 504 dapur yang telah ditutup permanen, sekitar 3.000 dapur lainnya masih menjalani proses pemeriksaan oleh dinas kesehatan di masing-masing daerah. BGN, kata dia, menunggu hasil pemeriksaan tersebut sebelum menentukan kelayakan operasional dapur.
Sudaryono menegaskan proses pemeriksaan harus tetap mengacu pada standar keamanan pangan dan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, aspek keamanan pangan dalam program MBG berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak.
“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu. Apabila dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi,” katanya.
BGN juga mengapresiasi pemerintah daerah yang turut membantu pengawasan dan penanganan persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Sudaryono menegaskan lembaganya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam program tersebut. Langkah pengetatan pengawasan, termasuk penutupan dapur yang tidak memenuhi standar sanitasi, menjadi bagian dari upaya mencegah kasus serupa terulang.
“Kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari,” tuturnya.
