Seminar Nasional Bahas Masa Depan Administrasi Publik Indonesia di Era Disrupsi dan Pengentasan Kemiskinan

Jakarta, INDONEWS.ID - Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Indonesian Future of Public Administration in the Era of Disruption and Poverty Reduction" sebagai forum akademik yang mempertemukan akademisi, birokrat, peneliti, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan arah masa depan administrasi publik Indonesia dalam menghadapi era disrupsi serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

Membuka kegiatan, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, menegaskan bahwa transformasi birokrasi harus mampu menjawab tantangan perkembangan kecerdasan artifisial, digitalisasi, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi global. Menurutnya, administrasi publik masa depan perlu dibangun melalui tata kelola yang adaptif, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi, Sugeng Bahagijo, menekankan bahwa keberhasilan birokrasi harus diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui integrasi program lintas sektor, pemanfaatan satu basis data sosial-ekonomi, kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, serta perubahan orientasi birokrasi dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian hasil yang dirasakan masyarakat.

Prof. Dr. Eko Prasojo menyoroti pentingnya membangun administrasi negara yang kolaboratif melalui pendekatan whole of government. Menurutnya, pengentasan kemiskinan hanya dapat berhasil apabila seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja secara terpadu dengan dukungan tata kelola berbasis kinerja, sistem informasi terintegrasi, serta pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Prof. Dr. Agus Pramusinto menjelaskan bahwa birokrasi Indonesia harus mulai mengantisipasi munculnya bentuk-bentuk kemiskinan baru akibat perkembangan teknologi, seperti AI poverty, data poverty, dan digital exclusion. Ia mendorong perubahan paradigma menuju Anticipatory State, yaitu pemerintahan yang mampu memprediksi persoalan publik melalui analisis data dan AI sehingga kebijakan menjadi lebih cepat, tepat, dan preventif. Menurutnya, pemerintah juga perlu bertransformasi menjadi platform government yang mampu menghubungkan berbagai aktor dalam menyelesaikan persoalan publik secara kolaboratif.

Selanjutnya Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk menambahkan bahwa administrasi publik menghadapi tantangan baru akibat perubahan global yang semakin kompleks. Ia memperkenalkan konsep Dynamic Governance dan Adaptive Poverty Governance sebagai pendekatan yang memungkinkan pemerintah merespons perubahan secara adaptif melalui interoperabilitas data, transformasi digital, kepemimpinan yang inovatif, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berorientasi pada penciptaan nilai publik.

Melengkapi pembahasan, Prof. Dr. R. Luki Karunia menegaskan bahwa pendidikan tinggi vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Melalui kurikulum berbasis praktik, penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta inovasi pembelajaran, pendidikan vokasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan sekaligus berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Diskusi yang dipandu Prof. Dr. Septiana Dwiputrianti berlangsung dinamis dengan mengangkat isu transformasi digital pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur sipil negara, inovasi pelayanan publik, tata kelola kolaboratif, serta strategi percepatan pengentasan kemiskinan berbasis data.

Seminar Nasional ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi dalam mewujudkan administrasi publik Indonesia yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.*