Jakarta, INDONEWS.ID - Ratusan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi memperingati 64 tahun New York Agreement di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (15/8/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meninjau kembali resolusi terkait status politik Papua Barat dan memfasilitasi referendum.
Aksi yang digelar serentak itu dipusatkan dengan tujuan menuju Kantor DPRP Papua Pegunungan. Massa sebelumnya berkumpul di sejumlah titik, antara lain Potikelek, Sinakma, Pasar Misi, hingga kawasan pusat Kota Wamena.
Para peserta membawa atribut dan poster berisi tuntutan politik. Mereka juga membawa ratusan salib merah yang disebut sebagai simbol duka serta perjuangan atas hak-hak politik masyarakat Papua.
Aksi tersebut diikuti aktivis KNPB, pelajar, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat sipil. Dalam orasinya, massa menyuarakan tuntutan agar pemerintah Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat mempertanggungjawabkan dampak historis New York Agreement 1962.
KNPB menilai kesepakatan tersebut menjadi salah satu akar persoalan politik Papua dan berkaitan dengan konflik serta persoalan kemanusiaan yang berlangsung selama puluhan tahun di Tanah Papua.
Ketua KNPB Konsulat Indonesia Agus Kosai mengatakan aksi di Wamena merupakan bagian dari konsolidasi agenda nasional KNPB. Menurut dia, aksi serupa digelar di sejumlah wilayah Papua serta melalui jaringan konsulat KNPB di Indonesia dan Timor Leste.
Baca juga : OPM dan Sayap Politiknya Wajib Dilarang
Gerakan tersebut mengusung tema “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”.
“Kami mengimbau seluruh rakyat Papua Barat, masyarakat Indonesia, serta elemen sipil internasional untuk bersolidaritas dan mendukung perjuangan kemanusiaan serta hak politik rakyat Papua Barat,” kata Agus dalam pernyataan resminya di sela-sela aksi.
Agus mengatakan KNPB mendorong penyelesaian konflik dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua melalui mekanisme hukum internasional. Mereka juga mendesak PBB memfasilitasi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri (right to self-determination) melalui mekanisme referendum.
Hingga Sabtu sore, massa masih menyampaikan orasi dan aspirasi di sejumlah ruas jalan utama Kota Wamena. Aksi dilaporkan berlangsung tertib.
