Jakarta, INDONEWS.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan banyak kasus gangguan kesehatan yang terjadi setelah konsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkaitan dengan kondisi makanan yang rusak.
Menurut Sudaryono, persoalan tersebut paling banyak ditemukan pada lauk dan sayuran. Dari jenis lauk yang menjadi perhatian, protein hewani seperti ayam, telur, ikan, daging, serta berbagai olahannya disebut paling dominan.
“Sampai dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi kepala BGN. Kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan lain sebagainya dengan olahan-olahannya,” kata Sudaryono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Sudaryono menegaskan keamanan makanan tidak hanya ditentukan oleh proses memasak. Kondisi bahan baku sebelum masuk ke dapur MBG juga menjadi faktor penting.
“Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan keracunan,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, BGN mulai memperketat pemeriksaan bahan baku ketika diterima oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN juga tengah menyiapkan mekanisme semacam marketplace untuk pengadaan bahan baku, terutama protein hewani yang membutuhkan penanganan khusus.
Sistem tersebut ditujukan untuk memastikan kualitas bahan yang diterima dapur sesuai dengan kualitas yang dipesan sekaligus mengawasi harga pengadaan agar tidak terjadi markup.
“Jangan sampai beli katanya beli harga, beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D, gitu misalnya,” kata Sudaryono.
Selain bahan baku, BGN melakukan pemeriksaan terhadap dapur MBG. Dapur yang tidak memenuhi standar dapat dikenai penghentian sementara atau suspend dan diwajibkan melakukan perbaikan.
Sudaryono mengatakan dapur yang tidak sesuai standar telah ditutup, sementara kepala dapur maupun pekerja yang dinilai tidak kompeten juga dikeluarkan.
1.276 SPPG Disuspend
Sehari sebelum pernyataan Sudaryono, BGN mengumumkan penghentian sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN mencatat 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan dan kelayakan, serta delapan SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.
BGN juga mengusulkan 654 SPPG kategori kritis untuk ditutup permanen apabila tidak memenuhi ketentuan dalam waktu tujuh hari.
Sudaryono mengatakan pengawasan tidak berhenti pada kondisi dapur. Kepala dapur juga diwajibkan berada di lokasi ketika proses memasak berlangsung.
Menurut dia, pengelolaan MBG memiliki tingkat kerumitan berbeda karena makanan diproduksi dalam jumlah besar setiap hari dan didistribusikan kepada banyak penerima manfaat.
“Jadi ini tidak simpel, ya memang kelihatannya simpel, simpel kalau masak kita untuk diri kita sendiri, ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari,” ujarnya.
Karena itu, setiap tahapan harus mengikuti standar operasional prosedur, mulai dari penerimaan bahan baku, proses memasak hingga tingkat kematangan makanan.
“Makanan itu harus aman. Makanan itu harus supaya aman bagaimana? SOP-nya harus dijalankan. Masaknya harus benar, matangnya harus benar, sesuai kaidah-kaidah yang benar, bahan bakunya harus sesuai, dan lain sebagainya,” kata Sudaryono.
Pernyataan Sudaryono disampaikan di tengah sejumlah laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di berbagai daerah. Namun, penyebab setiap kejadian tidak serta-merta sama dan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan serta investigasi pihak berwenang.
Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, misalnya, sebanyak 196 siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Hasil pemeriksaan terhadap sampel ayam bumbu kuning yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan BPOM menemukan cemaran bakteri Escherichia coli (E. coli).
Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 748 orang tercatat terdampak dalam kasus dugaan keracunan MBG. Makanan dari SPPG Kalitengah sebelumnya disalurkan ke 19 sekolah dan kemudian operasional SPPG tersebut dihentikan sementara.
BGN menyatakan pembenahan akan difokuskan pada keamanan bahan baku, kelayakan dapur, penerapan SOP, serta pengawasan proses produksi. Pengawasan juga akan diperkuat melalui kolaborasi dengan BPOM, Kementerian Kesehatan, dan dinas kesehatan di daerah.
TAGS : Kepala BGN Sudaryono Bos BGN Kasus MBG
