Oleh: Agus Rizal, Ekonom Pancasila
Jakarta, INDONEWS.ID - Kebocoran data kembali menjadi berita yang nyaris tak lagi mengejutkan. Data pinjaman, pendapatan tahunan, nama, dan nomor telepon sekitar 25.000 nasabah Bank Shinhan dilaporkan bocor setelah peretasan pada 30 September. Tak lama berselang, data 3.897 nasabah bank terbesar India dikabarkan bocor ke dark web.
Di dalam negeri, Bank Jatim harus menjelaskan keamanan data nasabahnya setelah beredar isu bahwa basis datanya bocor. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kebocoran data telah menjadi gejala struktural, bukan insiden sesekali.
Tekanan di Indonesia terasa nyata. Dashboard FortiGuard Labs per 7 November 2026 mencatat sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber di Indonesia dalam 24 jam. Kebocoran pun tidak hanya menimpa perbankan, sebab kasus bocornya 5,7 juta data pelanggan Fore membuat Komdigi menyiapkan sanksi. Pola responsnya pun sama bahwa institusi lebih dulu membantah atau menenangkan publik.
Pada bulan Mei lalu, BCA menyatakan tidak ada data nasabah yang bocor dari sistem internalnya, menanggapi klaim di media sosial soal dugaan penjualan jutaan data. Bantahan semacam itu sah dan perlu diuji secara independen, karena nasabah nyaris tak punya cara memverifikasi sendiri apa yang terjadi pada data mereka.
Di titik inilah konsep technofeudalism, istilah yang dipopulerkan ekonom Yanis Varoufakis, menjadi relevan. Dalam tatanan ini teknologi tampak seperti layanan yang kita nikmati, padahal statusnya dipinjamkan. Platform, infrastruktur, dan data dikuasai segelintir pemilik, sementara warga menjadi penggarap digital yang menyerahkan identitas, kebiasaan, dan riwayat keuangannya demi mengakses layanan dasar. Menolak berarti terputus dari perbankan, dompet digital, hingga bantuan sosial yang kini serba berbasis aplikasi.
Kegelisahan serupa tercermin dalam Manifesto Ekonomi Konstitusi 1945 karya Ichsanuddin Noorsy (Mazhab Tebet). Manifesto itu menegaskan bahwa penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting dimaksudkan agar bangsa Indonesia tidak didikte dan diarahkan oleh kekuatan modal finansial dan/atau kekuatan digital. Dalam daftar sembilan belas sektor hajat hidup orang banyak, ia memasukkan udara atau dirgantara (pada ketinggian 10 sampai 15 kilometer), frekuensi, serta "sumberdaya buatan" yang mencakup data akurat dan aktual. Dengan kata lain, data, frekuensi, dan ruang udara dipandang sebagai satu rangkaian sumber daya strategis yang menyangkut kedaulatan.
Dari sinilah kedaulatan langit harus ikut dijaga. Ketika bicara kedaulatan digital, perhatian kerap berhenti pada server dan aplikasi, padahal data hari ini bergerak melalui cloud dan gelombang mikro yang melintasi langit Indonesia. Cloud dan frekuensi gelombang mikro pada ketinggian hingga 15 kilometer di atas wilayah Indonesia masih relatif bebas dimanfaatkan, termasuk oleh pihak asing, tanpa penguasaan negara yang tegas.
Jika langit sebagai ruang lintas data dan frekuensi tidak dikuasai, negara berisiko hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri, sementara kendali atas jalur data berada di tangan pihak lain. Itulah wajah technofeudalism di udara: yang menguasai jalur dan kanalnya menguasai arus informasinya.
Ketimpangan kuasa itu dipertajam oleh kesenjangan digital. Literasi digital, perangkat yang aman, dan akses pada informasi tentang hak pelindungan data tidak terdistribusi merata. Warga di daerah terpencil, lansia, dan pekerja informal sering tidak tahu bahwa data mereka bocor, tidak mampu mengenali penipuan yang memakai data itu, dan tidak tahu ke mana harus melapor.
Kelompok yang paling membutuhkan perlindungan justru punya kapasitas terkecil untuk melindungi dirinya, dengan kerugian lebih berat karena minim bantalan finansial dan bantuan hukum. Manifesto Noorsy menuntut hal sebaliknya bahwa negara harus menjamin layanan digital yang tidak berpihak, profesional, cepat, dan aman, serta memelihara fakir miskin, anak terlantar, dan orang tua jompo lewat sistem penjaminan yang adil, amanah, dan terbuka.
Ditambah adanya represi digital, data yang bocor atau disalahgunakan dapat dipakai untuk mengintimidasi, mengawasi, atau membungkam kelompok rentan, seperti jurnalis, aktivis, perempuan korban kekerasan, dan kelompok minoritas. Ruang yang seharusnya memperluas partisipasi bisa berubah menjadi ruang pengawasan ketika identitas seseorang mudah dilacak oleh pihak berniat buruk.
Anjuran menjaga kata sandi dan tidak sembarangan membagikan data memang penting, tetapi tanggung jawab utama ada pada pihak yang mengumpulkan dan menyimpan data. Di sektor keuangan, manifesto itu mengingatkan agar model bisnis dibuat aman dan meminimalkan informasi asimetris, serta menegaskan bahwa pelanggaran asas prosedural legal, prudensial, profesional, dan proporsional ditanggung pelakunya, baik korporasi maupun individu pengelola dan pemegang saham.
Prinsip ini dapat dibaca sebagai landasan agar minimisasi data, enkripsi, audit keamanan, dan keterbukaan kepada korban menjadi kewajiban, disertai sanksi yang tegas dan konsisten dari regulator.
Menempatkan data, frekuensi, dan ruang udara sebagai sektor yang dikuasai negara sesuai amanat konstitus adalah wajib. Dus, kembali kepada konstitusi UUD 1945 menjadi wajib karena sebagai instrumen keadilan. Namun selama ini regulasi yang keluar adalah instrumen pendisiplinan berdasarkan amandemen Undang-undang Dasar amandemen 2002. Akibatnya terjadi weaponize of law enforcement yang menjadi regulasi karet atas nama keadilan.
Gagasan ini akan diperdalam pada pidato akar-akar budaya ekonomi konstitusi oleh Ichsanuddin Noorsy. Acara tersebut disertai dengan peluncuran buku "Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi" yang ditulis oleh ekonom heterodoks di Mazhab Tebet.
Mari kita hadiri bersama 200 ekonom heterodoks di Aula HB Jasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kita dentumkan ekonomi berkeadilan hingga para ekonom pasar bebas bertobat nasuha.(*)