Jakarta, INDONEWS.ID - Kabar akan masuknya mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (GN) ke dalam Pilpres 2019 mendatang, sempat membuat dunia perpolitikan menggeliat, terutama sejumlah elit politik partai gerah dan angkat bicara.
Menanggapi hal tersebut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai akan masuknya Gatot Nurmantyo ke kancah Pilpres 2019 adalah haknya sebagai warga negara.
" Secara konstitusional, itu hak dia (Gatot Nurmantyo-Red) untuk ikut dalam kontestasi," jelas Khairul saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Jumat (16/3/2018)
Namun demikian, lanjut Khairul, hingga hari ini kita belum tahu Pak Gatot Nurmantyo ini akan berangkat dari partai mana. Kecuali ya, dia jadi cawapres untuk Jokowi, atau Prabowo misalnya, maka prasyarat adanya parpol pengusung menjadi kurang penting.
Menurut Khairul, berdirinya jenderal bintang empat ini bukanlah ancaman sebagai penggerus suara dari dua calon rivalnya yaitu Jokowi dan Prabowo
" Dari sisi popularitas, elektabilitas kupikir saat ini msh terlalu dini untuk dianggap ancaman. Tapi jika memang ada sejumlah partai yang tertarik, ancamannya lebih terkait pada soal perebutan tiket pengusung, dan berkurangnya tiket parpol untuk calon yang lain.," kata Khairul
Ditambahkannya, kalo dilihat dari faktor/potensi ancaman dan tantangan yang dihadapi negara Indoneisa ke depan, dimana yang akan dihadapi lebih banyak bersifat nonmiliter, maka kepemimpinan militer tak punya makna yang signifikan.
Soal gejolak, lanjutnya lagi, penting untuk jeli mencermati hal ini. Apalagi ada kecenderungan menguatnya popularitas figur militer tertentu di kalangan ini.
" Padahal kita juga belum melihat sesuatu yang spesial, yang membuatnya layak untuk diusung. Ingat, pilpres ini adalah perhelatan demokrasi. Parameternya tentu bukan hanya soal bagaimana menangani gejolak. Tak sekadar itu,: pungkasnya. (Lka)