INDONEWS.ID

  • Sabtu, 07/04/2018 07:15 WIB
  • Soal Sukmawati, Ternyata Polri Masih Ada Utang Kasus yang Lain

  • Oleh :
    • hendro
Soal Sukmawati, Ternyata Polri Masih Ada Utang Kasus yang Lain
Mabes Polri (ilustrasi)

Jakarta, INDONEWS.ID – Terkait persoalan Sukmawati Sukarnoputri, jajaran kepolisian ternyata memiliki utang pengungkapan kasus lain, selain pelaporaran pendoaan yang dilakukan masyarakat saat ini. Demikian dikatakan Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212, Damai Hari Lubis.

Menurut Damai, selain kasus puisi yang menyinggung perasaan Umat Islam, ternyata masih ada kasus lain yaitu kasus soal dugaan penggunaan ijazah palsu SMAN 3 Jakarta . Soal kasus ijazah palsu Sukmawati ini, hampir dilupakan masyarakat, khususnya sejak pemilihan legislatif (pileg) 2009 lalu.

Baca juga : Dorong Ekonomi Nasional Lebih Transformatif, Menko Airlangga Jalin Kerja Sama Global

"Ijazah yang diduga palsu yang digunakan Sukmawati SMA 3 Jakarta untuk mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Partai PNI Marhaenisme. Padahal pada pemilu 2004 Sukmawati juga menggunakan ijazah SMA 22," paparnya.

Karena itu Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212 meminta penyidik polri wajib melanjutkan perkara ijazah palsu Sukmawati ini. Dan dengan segera tingkatkan kelengkapan penyidikan selanjutnya segera serahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca juga : Menteri Harus Mampu Membaca Tanda-tanda Zaman untuk Menggerakan Semangat Indonesia

 

 

Baca juga : MRP Desak Presiden Jokowi Pastikan Cakada 2024 Se-Tanah Papua Diisi Orang Asli Papua (OAP)
Artikel Terkait
Dorong Ekonomi Nasional Lebih Transformatif, Menko Airlangga Jalin Kerja Sama Global
Menteri Harus Mampu Membaca Tanda-tanda Zaman untuk Menggerakan Semangat Indonesia
MRP Desak Presiden Jokowi Pastikan Cakada 2024 Se-Tanah Papua Diisi Orang Asli Papua (OAP)
Artikel Terkini
Dorong Ekonomi Nasional Lebih Transformatif, Menko Airlangga Jalin Kerja Sama Global
PLBN Motamasin Terima Kunjungan Konsulat Timor Leste, Bahas Isu Keimigrasian Antarnegara
Menteri Harus Mampu Membaca Tanda-tanda Zaman untuk Menggerakan Semangat Indonesia
MRP Desak Presiden Jokowi Pastikan Cakada 2024 Se-Tanah Papua Diisi Orang Asli Papua (OAP)
Wawancara Khusus Prof Dr H Yulius SH MH Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung Tentang BLBI
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas