Jakarta, INDONEWS.ID - Menjelang pelakasanaan pemungutan suara pilkada serentak tanggal 27 Juni besok, KIPP Indonesia mendapat banyak laporan dugaan pelangggaran, gangguan dan potensi pelanggaran yang perlu dicermati.
Persoalan data pemilih masih menjadi persoalan yang masih menjadi laporan terbanyak yang terjadi hampir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada.
“Keluhan warga yang belum mendapatkan form C6 masih terus mengalir dari berbagai daerah. Bahkan upaya pemerintah melalui pelayanan pembuatan KPT elektronik dan penerbitan suket (surat keterangan) jika tidak dilakuan dengan cermat, malah bisa menjadi kontra produktif,” ujar Sekjen Komiten Independen Pemantau Pemilu (Kaka Suminta) melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (26/6/2018).
Kaka mengatakan, hampir di semua daerah yang melaksanalan pilkada dilaporkan adanya warga yang berhak memilih tidak ada dalam daftar pemilih, dan warga yang seharusnya tidak berhak meilih (meninggal, pindah,tidak diketahui keberadaanya) masih terdaftar di daftar pemilih.
Selain itu, potensi pemilih siluman akibat penerbitan KTPel dan uket yang tidak benar serta tak dikordinasikan dengan KPU dan Bawaslu serta potensi pemilih siluman PemiliLintas batas Terkait libur nasional di semua daerah perbatasan antara daerah yang melaksanakan pilkada dan yang tidak menalksanakan pilkada.
“Hak pemilih untuk para tahana di Lapas, Rutan, Rutan KPK Rutan Kepolisian, panti sosial dan rumah sakit, khusunya dikota-kota besar, selain rawan manipulasi dan penyalahgunaan hak pilih, juga rawan mobilisasi,” ujar Kaka.
Selanjutnya, masih ribuan warga yang tak melaporkan mendapatkan formulir C6 (laporan dari Bekasi Jabar, Sumsel, jatim), ketidakjelasan tentang form C 6 yang belum diterima warga masih terus diterima.
Demikian pula, keterlambatan dan kekurangan Logistik pilkada masih terus terjadi (jabar, Jatim) Laporan KIPP Jatim ada logistik dokumen pilkada 2018 yang dikirim tidak sesuai ketentuan, di antaranya dikirim dalam kardus mie instan.
Selain itu, ditemukan pula adanya kampanye melalui sosial media dan ketidaknetralan ASN terjadi di hampir semua daerah dalam dua hari di masa tenang, (Malut, Maluku, Sumsel ).
“Rumor tentang Netralitas TNI Polri perlu diklarifikasi kasus Maluku dan Jabar, serta laporan dari Malut dan Kepri yang menengarai adanya pertemuan dan tindakan oknum Polri yang dinilai tidak netral merupakan peringatan untuk pemerintah, agar menjaga marwah TNI dan Polri secara sungguh-sungguh,” ujar Kaka.
Selanjutnya, soal rumor Politik uang selama masa kampanye dan diduga akan terus terjadi selama masa tenang, pada saat pemungutan suara dan pasca pemungutan suara seharusnya bisa diawasi oleh jajaran Bawaslu sampai pada tingkat enindakan. Selain dalam upaya pencegahan Penggunaan atribut pendukung atau kelompok masyarakat di lingkunagn TPS.
Karena itu, KIPP mengimbau penyelenggara pemilu maupun pemerintah agar memberikan perhatian khusus untuk daerah Papua dan daerah terpencil, baik dari sisi keamanan maupun aspek lainnya speerti logisti, keamanan dan netralitas di TPS, serta proses dan hasil pungut hitung suara, sampai rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada.
Beberapa daerah seperti Sulawesi Tenggara dan Panturan Jawa dilaporkan mengalami bencana banjir, serta hujan yang mulai banyak turun di beberapa daerah, juga memerlukan perhatian tersendiri terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
“Semua itu dilakukan agar pelaksanaannya bisa tetap dilanjutkan dengan memmperhatikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pungut hitung,” pungkas Kaka. (Very)