Jakarta, INDONEWS.ID - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengajukan tambahan anggaran di tahun 2019 salah satunya untuk satuan baru, yaitu Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) senilai Rp1,5 triliun. Koopsusgab ini dibentuk untuk menangani kasus teror.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI usai mengikuti rapat kerja oleh Komisi I DPR yang beragendakan pagu indikatif anggaran 2019.
"Kita hanya mengajukan pagu anggaran. Pagu anggaran yang sudah disetujui Rp106 koma sekian (triliun), kemudian kita minta tambahan jadi Rp107 koma sekian (triliun)," kata Hadi, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Anggaran itu utamannya adalah, lanjut Hadi, untuk pembangunan organisasi baru di wilayah timur, di Sulsel, Sorong dan Papua. Pertimbangannya organisasi baru, gedung aja belum punya, perumahan prajurit juga belum punya. Kemudian dermaga juga belum punya harus kita ajukan," tuturnya.
"Termasuk juga Koopssus TNI gedung juga belum punya, termasuk material khusus untuk pasukan khusus juga belum punya, makanya siapkan kita ajukan," lanjutnya.
Dikatakan Hadi, pengajuan tambahan anggaran ini mendapatkan respon positif dari anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha saat dikonfirmasi mengatakan DPR sangat mendukung gagasan Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan agar anggaran yang diperoleh dapat mencapai Minimum Essential Force (MEF) secara utuh.
Karena saat ini anggaran yang didapat masih jauh dari MEF. MEF bisa dicapai kalau anggaran di atas Rp200 triliun. Pagu sekarang sekitar Rp106 triliun kalau pun naik Rp107 triliun. Kalau melihat kemajuan di masing-masing kepala staf itu MEF masih sekitar 60 persen.
Menurut Satya, kebutuhan utama dari penambahan pagu inisiatif anggaran 2019 berpusat pada Alutsista. Menurut dia, untuk saat ini anggaran lebih berat kepada pengadaan dan pemeliharaan.(Lka)