INDONEWS.ID

  • Sabtu, 29/12/2018 23:01 WIB
  • Presiden ke Depan Harus Punya Visi Besar Penanggulangan Bencana

  • Oleh :
    • very
Presiden ke Depan Harus Punya Visi Besar Penanggulangan Bencana
Ketua Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) dinilai pendukung Joko Widodo (kanan) sebagai pasangan Cawapres yang paling tepat untuk Pilpres 2019. (foto:dtc)

 

Jakarta, INDONEWS.ID -- Bencana besar gempabumi dan tsunami Aceh 2004 dapat dikatakan menjadi wake up call bagi bangsa ini terhadap penanggulangan bencana. Gempabumi dan tsunami Aceh yang merenggut lebih dari 240 ribu jiwa, meluluhlantakan seisi kota dan mengakibatkan kerugian lebih dari Rp. 42 triliun ini, menyadarkan bangsa ini bahwa kita hidup berdampingan dengan bencana.

Baca juga : JK Negarawan Luwes dan Selalu Menjaga Tali Silaturahim

Letak Indonesia yang ada di cincin api Pasifik, memang rentan terhadap guncangan gempa besar dan letusan gunung berapi yang berpotensi tsunami. Setelah Aceh, ketangguhan Indonesia terhadap bencana kembali diuji mulai dari gempabumi Yogyakarta (2006), gempabumi Padang (2009), tsunami Mentawai, erupsi Merapi Yogyakarta, banjir bandang Wasior (2010), dan bencana yang terjadi sepanjang 2018 yaitu gempabumi Lombok, gempabumi dan tsunami Palu-Donggala, serta terakhir tsunami Banten-Lampung.

Senator atau Anggota DPD RI Fahiri Idris mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia mulai dari kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana bahkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami kemajuan signifikan dari masa sebelumnya. Bahkan banyak pihak yang berpendapat mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Presiden ke depan harus punya visi besar penanggulangan bencana.

Baca juga : Kartelisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

“Padahal semasa Presiden SBY, Indonesia sudah menjadi focal point penanggulangan bencana tidak hanya di regional Asia tetapi juga dunia. Banyak negara berkembang yang belajar dari Indonesia cara penanganan bencana. Oleh karena itu, bangsa ini tidak punya pilihan lain, selain mempunyai Presiden yang punya visi besar penanggulangan bencana,” jelas Fahira Idris, di Jakarta (28/12).

Menurut Fahira, idealnya penanggulangan bencana di Indonesia dalam empat tahun terakhir ini bisa lebih terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh karena semua perangkat, baik itu dari sisi regulasi (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) maupun badan penyelenggaraan penanggulangan bencana, semuanya sudah tersedia.

Baca juga : Jubir Presiden Pastikan Jokowi Hadiri Penutupan Kongres Partai Nasdem

Ditambah pengalaman penanggulangan berbagai bencana pascagempabumi dan tsunami Aceh, harusnya, menurut Fahira, penanggulangan bencana yang terjadi sepanjang 2018 ini berjalan lebih baik dan maju, bukan malah sebaliknya.

“Saya mau ingatkan kepada kedua capres bahwa penanggulangan bencana sesuai amanat undang-undang adalah bagian integral dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Jangan hanya sebatas narasi dalam visi misi dan dalam RPJMN, tetapi political will mulai dari anggaran hingga program aksinya tidak menjadi prioritas,” tukas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. (Very)

Artikel Terkait
JK Negarawan Luwes dan Selalu Menjaga Tali Silaturahim
Kartelisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Jubir Presiden Pastikan Jokowi Hadiri Penutupan Kongres Partai Nasdem
Artikel Terkini
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Pj Bupati Maybrat Temui Tiga Jenderal Bintang 3 di Kemenhan, Bahas Ketahanan Pangan dan Keamanan Kabupaten Maybrat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas