Jakarta, INDONEWS.ID -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak agar tak mencari gara-gara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Moeldoko juga meminta tak mencari popularitas dengan melontarkan berbagai kritik terkait wacana penempatan anggota militer aktif di jabatan sipil.
Pernyataan itu disampaikan Moeldoko menanggapi aksi sejumlah aktivis pro demokrasi yang mengkritik rencana penempatan anggota TNI aktif ke jabatan sipil. Rencana itu dikhawatirkan bisa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
"Jadi menurut saya janganlah rekan-rekan sekalian para pegiat apapun namanya itu, jangan cari gara-gara dengan TNI, enggak usah, jangan mencari popularitas melawan TNI, jangan. TNI milik kita semua," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/3).
Seperti diketahui, aktivis yang juga dosen Universitas Nasional Jakarta, Robertus Robet ditangkap di rumahnya pada Kamis (7/3/2019) dini hari atas dugaan pelanggaran Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menanggapi pernyataan Moeldoko tersebut, Pengamat Politik dari President University Muhammad AS Hikam mengingatkan bahwa kritik yang dilontarkan Robertus Robet masih legitimate (absah). “Dan, hemat saya, jauh dari sebuah upaya cari gara-gara. Apalagi sekedar ‘cari popularitas’. Kritik Robertus Robet diperlukan untuk meningkatkan kualitas pihak yang dikritik karena bisa jadi bahan refleksi dalam melakukan perbaikan,” ujarnya.
Hikam mengatakan, sikap curiga berlebihan terhadap kritik yang dilontarkan Robertus Robet, sebagai sebuah upaya "cari gara-gara" dan "cari popularitas" mengindikasikan masih adanya virus otoriterisme dan sikap a priori terhadap koreksi.
“Bagi saya, kritik yang legitimate adalah salah satu bagian integral, semacam O2 (oksigen), dalam kehidupan berdemokrasi,” pungkasnya. (Very)