Jakarta, INDONEWS.ID -- Sebanyak 45 persen pemilih yang termasuk dalam wilayah Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri) merupakan pemilih di luar negeri yang mayoritasnya adalah pekerja migran Indonesia.
Menyikapi kondisi tersebut, kurang dua pekan menuju pesta demokrasi, Migrant CARE menyelenggarakan agenda pertemuan publik “DIALEKTIKA, Dialog Caleg Meliputi Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri: Merespons Agenda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.
Dialog ini mengangkat agenda perlindungan dan kepentingan Pekerja Migran Indonesia yang sampai saat ini masih rentan atas kondisi kerja yang tidak layak, kekerasan dan minimnya akses kepada jaminan sosial maupun pelayanan dasar lainnya. Hadir dalam dialog itu yakni lima Calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II: Tsamara Amany (PSI), Christina Aryani (Golkar), Dian Islamiati Fatwa (PAN), Nuraini (PDIP), dan Arief Patramijaya (Hanura).
Adapun panelis dalam dialog itu yakni Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE, Ani Ema Susanti sebagai mantan pekerja migran yang saat ini aktif sebagai Sineas juga Content Creator di Ruangobrol.id, serta Hariyanto selaku Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Ketiga panelis sepakat mendorong agar kepentingan dan keterwakilan pekerja migran masuk dalam agenda perubahan yang akan dibawa masing-masing Caleg.
Nuraini, Caleg Dapil 2 DKI Jakarta dari PDIP, mengungkapkan bawah pekerja migran menjadi penyumbang devisa terbesar. Mereka adalah teladan dari energi besar untuk keluar dari kemiskinan. “Sayangya, partai politik saat ini belum bersahabat dengan isu pekerja migran,” ujarnya.
Indikasinya yaitu lambannya respon Pemerintah dalam kasus-kasus kekerasan yang khususnya menyasar perempuan, hingga proses legislasi Undang-Undang yang sangat lama. Menurut Nuraini, perekrutan pekerja migran cenderung mengabaikan kemampuan dan mengarah pada praktik-praktik manipulasi.
Caleg PSI Tsamara Amany mengatakan bahwa isu perempuan pekerja migran akan diatasi melalui pendidikan. Ia memaparkan juga dalam fakta yang diterima, bahwa pekerja migran Indonesia banyak yang terkena overcharging.
“Jika persoalan ada pada PJTKI, maka layak untuk dimoratorium dan dikaji ulang,” terang Tsamara.
Ia juga mengingatkan Pemerintahan Presiden Jokowi telah mengenalkan Online Single Submission (OSB) yang baginya bisa diaplikasikan untuk kepentingan pengawasan tata kelola perlindungan pekerja migran. “Saya juga mengusulkan untuk membuat kwitansi penagihan untuk pekerja migran dalam memita pertanggungjawaban, dan tak kalah penting untuk pemilhan umum selanjutnya, pemisahan dapil luar negeri dan dapil jakarta II agar isu pekerja migran dikawal khusus dan menjadi agenda utama dalam satu dapil sendiri,” ujarnya.
Christina Aryani, Caleg dari Partai Golkar beranggapan perlindungan pekerja migran masih jauh dari ideal. Namun, kita patut bersyukur punya UU no. 18 tahun 2017, meski aturan pelaksanaan baru tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan masih ada aturan lainnya.
Ia mengatakan bahwa DPR sebetulnya punya otoritas yakni untuk membuat UU, pengawasan dan penganggaran. Hal itulah yang akan ia maksimalkan jika terpilih menjadi anggota dewan, agar bisa mendorong agenda perlindungan pekerja migran menjadi isu utama.
“Strategi utama saya ada di dialog dengan KBRI dan KJRI untuk melakukan negosiasi dan memperpanjang agreement bilateral,” ujar Christina.
Christina juga mengingatkan bahwa di Hongkong ada welcoming program untuk menjadi tempat hak atas informasi dari hak-hak pekerja migran. “Perlu diduplikasi oleh negara penerima lainnya dan Indonesia harus mendorong ini,” ujarnya.
Sementara itu, Arief Patramijaya dari Partai Hanura, menjawab pemetaan masalah pekerja migran sudah jelas bentuknya. Dari kekerasan fisik, klaim asuransi, gaji tak dibayarkan, hingga pembebanan biaya yang berlebihan. “Saat ini masih ada 188 WNI terancam hukuman mati, saya menolak hukuman mati”, jelas Arief.
Baginya, jika ia terpilih menjadi salah satu anggota DPR-RI, memenuhi hak buruh migran dan keluarganya adalah tujuan yang tidak akan dikesampingkan. Arief juga fokus untuk pekerja migran dan keluarganya bisa tercabut dari akar kemiskinan, serta memiliki strategi untuk bisa menghadirkan pengacara yang sedia 24 jam untuk pekerja migran.
Ketakcukupan Informasi
Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menyayangkan besarnya persentase pemilih di Dapil DKI Jakarta II yang tidak sebanding dengan ketercukupan informasi pemilih tentang mekanisme Pemilu dan juga agenda yang diusung oleh Caleg DPR-RI.
Wahyu juga memberikan pertanyaan kepada semua caleg dengan mengangkat isu hukuman mati, khususnya terkait pembebasan Siti Asiyah. Kita membela mati-matian dari hukuman mati di luar negeri, sementara di dalam negeri praktik hukuman mati masih diberlakukan. Wahyu juga menyinggung persoalan tetangn radikalisme.
Menanggapi isu radikalisme dan hukuman mati, Tsamara Amany menegaskan perlunya dibentuk organisasi serikat buruh di negara penempatan dan harus diperbanyak, karena organisasi ini bisa dipantau.
Terkait hukuman mati, Tsamara menyatakan, hukuman mati di Indonesia harus segera dihapuskan agar Indonesia terjadi memiliki standar ganda.
Jawaban Tsamara memantik tanggapan Dian Islamiati Fatwa dari Partai Amanat Nasional yang menyampaikan pentingnya pengawasan pekerja migran dari hulu sampai hilir, dari berangkat sampai ditempatkan dan kembali ke tanah air.
Menurutnya masih belum ada ada pilihan informasi yang cukup tersedia di tiap-tiap Provinsi. “Karena itu, Negara perlu hadir untuk menyediakan informasi terpadu. Merespons isu radikalisme, dan perlu ada tambahan kurikulum dalam pelatihan atau dalam Balai Latihan Kerja (BLK),” ujarnya.
Hariyanto, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sebagai panelis memberikan tanggapan terkait strategi jangka pendek atau langkah konkret untuk pekerja migran ketika nanti sudah duduk di DPR. Menurutnya, strategi dan langkhanya harus jelas. “Apakah itu koordinasi antara pusat-daerah atau penguatan bantuan hukum dan strategi konkret individu atau personal bisa menjadi ide fraksi dan institusi nantinya untuk kami tagih,” ujarnya.
Berdasar Catahu SBMI tahun 2019, 69% pekerja migran perempuan yang terlanggar haknya dari total 1.927 kasus yang ditangani.
Sementara itu, panelis Ani Ema Susanti mempertanyakan pandangan kelima caleg. “Problem pekerja migran itu banyak sekali, terutama pekerja migran perempuan, yang pada awalnya terjadi karena tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan hukum yang bisa melindunginya,” ujarnya.
Selain juga kemampuan inti sebagai ‘domestic helper’ juga soft-skill seperti literasi sehingga pekerja migran rentan terkena rekrut online melalui sosial media untuk kemudian melakukan radikalisme.
Di sisi lain masih ada pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi seksual dan komersil anak. Ani juga menekankan rencana strategis yang akan dilakukan terkait perempuan pekerja migran dengan terorisme, serta isu eksploitasi seksual yang masih dilakukan. (Very)