Jakarta, INDONEWS.ID - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyarankan agar koalisi 02 tetap berlanjut dan dipertahankan.
Dikatakan Mahfud, dalam pidato kemenangannya, Presiden Jokowi telah membuka peluang adanya oposisi. Menurutnya, koalisi 02 ini bisa tetap menjadi oposisi untuk ikut mengontrol jalannya roda pemerintahan.
“Pak Jokowi telah membuka opsi adanya kekuatan kontrol di DPR yang dilakukan Prabowo atau partai-partai lain,” ujar Mahfud, Senin (15/7/2019).
Oposisi itu bisa dibentuk di dalam DPR yang memiliki peran sebagai lembaga kontrol. Melibatkan partai politik (parpol) dalam DPR RI, bisa untuk menjadikan penyeimbang terhadap pemerintah.
Presiden, kata Mahfud dalam pidatonya kemenangan, mengharapkan adanya oposisi dalam pemerintahan. Namun tentu saja oposisi yang baik yang terhormat dan mulia.
Upaya ini pun banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Warga ingin kalangan elite politik bisa menjadi oposisi.
"Masyarakat juga ingin Prabowo dan pengusungnya bisa menjadi pemimpin oposisi,” ucap Guru Besar UII ini.
Saat ini, kepastian menjadi oposisi baru diwacanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS dengan kekuatan 8 persen dinilai masih sangat kurang ideal untuk bisa menjadi partai oposisi yang kuat.
Menurut pakar hukum tata negara ini masih butuh adanya koalisi oposisi yang melibatkan Partai Demokrat, PAN, dan juga Gerinda, agar kekuatan oposisi ini menjadi 36 persen.
"Kalau ini bergabung cukup bagus, agar tidak hanya PKS saja yang oposisi,” katanya.
Namun, dirinya menyebutkan tak ada larangan bagi partai yang bergabung di koalisi 02 untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Hal itu pun dirasakan wajar dalam politik. Manuver dan keputusan parpol pasti memiliki tujuan sebagai proses perburuan kekuasaan.
“Tapi tidak ada larangan kalau bergabung. Kita memaklumi saja. Politik itu adalah proses perburuan kekuasaan, ya dilakukan saja,” tandasnya. (rnl)