Jakarta,INDONEWS.ID - Presiden Jokowi menyarankan kepada Gubernur Anies untuk segera memperbaiki layanan transportasi umum melalui penggunaan mobil listrik secara merata di Jakarta agar dapat menekan polusi udara. Pasalnya, masalah polusi udara di ibu kota Jakarta sudah berada pada titik yang mengkwatirkan.
"Ya mestinya sudah dimulai, kita harus mulai segera, paling tidak (perbanyak) transportasi umum, bus-bus (listrik). Nanti akan saya sampaikan ke gubernur (Anies Baswedan)," kata Jokowi di Jakarta, Kamis,(1/07/2019)
Jokowi mengatakan, penggunaan mobil listrik bertujuan untuk mengurangi zat-zat berbahaya yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Mobil listrik saat ini sudah bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia sehingga memudahkan solusi layanan kendaraan umum.
"(Perbanyak) bus-bus listrik, taksi listrik, sepeda motor (listrik) yang sudah bisa kita produksi, mulai listrik," jelasnya.
Mantan wali kota Solo ini juga menyarankan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta. Langkah bisa menjadi solusi agar masyarakat memilih menggunakan trasportasi umum daripada kendaraan pribadi.
Hingga saat ini, penggunaan kendaraan pribadi di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Karena itu, mesti ada langkah-langkah konkret sehingga masyarakat beralih ke kendaraan umum.
"Skemanya seperti apa? Terserah kepada gubernur. Apakah lewat electronic road pricing, yang segera dimulai, sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke trasportasi umum massal," ungkapnya.
Namun, ia menegaskan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Anies untuk memilih solusi-solusi yang tepat dalam mencegah polusi udara di Jakarta. Pemprov DKI dapat menerapkan solusi jangka panjang atau jangka pendek dengan melakukan modifikasi cuaca sangat tergantung dari kebijakan gubernur.
Sementara it, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto mengatakan, langkah penerapan modifikasi cuaca dapat menjadi pilihan jangka pendek untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Tentu, modifikasi cuaca hanya solusi sementara sambil memikirkan solusi untuk jangka panjangnya.
Namun, ia menegaskan, kebijakan ini diambil sangat tergantung dari keputusan Gubernur Anies. Karena, hingga saat ini, Pemprov DKI belum memberikan keptusan solusi semenyara terkait dengan polusi udara di ibu kota yang cenderung memburuk.
"Enggak tahu saya, tanya Pemprov, entar saya salah ngomong, entar dibilang offside. Kita mah siap-siap saja kalau diminta, kan," pungkasnya.*(Marsi)