Jakarta, INDONEWS.ID - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas kebijakan ganjil genap hanya solusi jangka pendek menekan polusi udara Ibu Kota.
"Untuk ganjil genap, oke, diperluas. Tapi bukan wilayahnya saja, jamnya juga. Itu salah satu, tapi kan pemecahan jangka pendek saja ya itu," ujar Djarot saat ditemui di gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (3/8).
Menurut Djarot, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar lebih efektif menekan polusi udara. Penerapan ERP juga dapat menjadi solusi bagi pengguna mobil pribadi yang enggan mengendarai angkutan umum.
"Kita dorong ERP. Jadi kalau ada yang punya mobil enggak mau naik angkutan umum bisa masuk ERP, bayar. Kalau angkutan umum enggak bagus ya diperbagus, diperbanyak," katanya.
Namun Djarot menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki fasilitas transportasi umum terlebih dulu sebelum menerapkan sistem ERP itu.
Dengan demikian, masyarakat yang keberatan dengan kebijakan ERP itu bisa dengan senang hati beralih ke angkutan umum.
"Kalau angkutan umum enggak bagus, ya diperbagus, dibanyakin," kata dia.
Ketua DPP PDIP ini lantas membandingkan rencana Anies dengan solusi yang pernah ia terapkan bersama mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menekan kemacetan dan polusi di Jakarta.
Saat itu, pihaknya menerapkan larangan sepeda motor melintas di jalan utama Thamrin-Sudirman. Djarot juga menyatakan pemerintah provinsi DKI saat itu tak melarang kepemilikan mobil dengan batas waktu tertentu, selama memiliki garasi.
"Orang boleh punya mobil, tapi kan ada Perda-nya kalau punya mobil harus bangun garasi. Orang yang punya motor juga boleh tapi kita batasi tidak boleh lewat di Jalan Sudirman-Thamrin," tuturnya.
Solusi lain, lanjut Djarot, adalah memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta. Djarot mengakui Jakarta kekurangan RTH. Pada masa kepemimpinan Ahok saat itu banyak pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), namun disetop di masa Anies.
"Ya harus dengan penghijauan, berapa kita dulu bangun RPTRA. Sekarang lanjutkan tanam pohon yang banyak karena polusi ini kan salah satunya karena Jakarta kekurangan RTH," ucapnya.
Sebelumnya, melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara guna merespons kualitas udara Jakarta yang kian memburuk, Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI untuk melakukan perencanaan perluasan ganjil genap di Jakarta. Penerapannya akan segera dilakukan selama musim kemarau.
Menariknya, selain mobil pribadi, rupanya wacana pembatasan nomor polusi ini juga akan menyasar ke pengguna sepeda motor.
Kondisi ini karena jumlah pemotor yang makin banyak dianggap berkontribusi meningkatkan polusi udara. (rnl)