Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Kesepuluh pimpinan MPR dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet.
Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya seluruh pimpinan MPR periode 2019-2024. Sementara pimpinan MPR menyampaikan langsung undangan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
"Saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dari acara itu," kata Presiden Jokowi seusai pertemuan, seperti dikutip dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini.
Senada dengan Presiden Jokowi, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR ingin agar acara pelantikan berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan tersebut.
"Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden, akan memberi pesan positif bagi dunia internasional dan itu akan juga membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik maka itu sama dengan membantu rakyat kita semua. Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan khidmat," ujar Ketua MPR.
Bamsoet mengatakan, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka yang sudah dipastikan hadir antara lain kepala negara atau kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia.
"Tapi untuk pastinya silakan nanti dicek ke Menteri Luar Negeri," imbuhnya.
Di samping membahas tentang pelantikan presiden, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan pimpinan MPR juga sempat menyinggung soal amendemen UUD 1945. Menurut Presiden Jokowi, hal yang paling penting adalah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.
"Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung. Masukan-masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan," ungkap Presiden Jokowi.
"Berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja, melakukan kajian, menampung usulan-usulan yang ada," sambungnya.
Adapun Ketua MPR mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan dengan cermat dan menampung semua aspirasi. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amendemen ini.
"Jadi MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara pimpinan MPR yang hadir yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo dan 9 Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. (Very)