Jakarta,INDONEWS.ID - Kapolresta Solo, AKBP Andy Rifai, menerangkan, pihaknya melakukan pengamanan ketat di Solo menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Pengamanan diperketat untuk mengantisipasi aksi sasaran serangan terorisme.
Melansir Voaindonesia, pihak kepolisian dan Pemerintah Daerah Solo telah mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk tidak mengerahkan massa pada hari pelantikan. Hal ini dilakukan, kata Andy, untuk menjaga keamanan di masyarakat menjelang pelantikan presiden.
"Yang tahu lebih detail terkait temuan itu ya ada di Densus 88. Kami hanya melakukan antisipasi. Kalau dari keterangan jaringan teroris yang tertangkap, Abu Zee, mereka ada aksi terorisme di Solo ya kita tingkatkan kewaspadaan kita, baik itu keamanan Mako Polresta, personil polisi secara perorangan, kemudian kita lakukan antisipasi mendeteksi dini, kerjasama dengan semua lapisan masyarakat. Kita lakukan untuk mengeliminir munculnya aksi-aksi teror itu," kata Andy.Jakarta, Sabtu,(19/10/2019)
Ia menambhkan, kepolisian wilayah Solo melakukan pengamanan secara ketat bukan tanpa alasan. Pengamanan esktra dilakukan karena Solo dan Yogyarkarta sering kali menjadi sasaran serangan terorisme.
Lebih lanjut Andy menjelaskan, pihak melakukan persiapan secara matang terkait pengamanan jelang pelantikan. Persiapan tersebut diantaranya termasuk menyediakan personil kepolisian.
"Dalmas, huru hara, gas air mata, kendaraan khusus, sudah kita siapkan semua," jelasnya.
Ia menegaskan, pihak kepolisian terus melakukan pengamanan untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, suasanan pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan dengan lancar.
Ia berharap, masyarakat ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat memudahkan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan di masyarakat.
“Kami aparat di Solo juga melakukan antisipasi gangguan keamanan. Hingga hari ini laporan ke kami baru ada kegiatan nonton bareng saja. Kami sudah instruksikan ke Sat Intelkam untuk menunda pemberian ijin kegiatan masyarakat yang mengerahkan massa, termasuk demonstrasi maupun aksi konvoi massa para relawan,"tutupnya.