Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi peringatan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Wakil Ketua DWP PSI Rian Ernest menilai Anies tidak transparan terkait Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
"PSI DKI Jakarta meminta Mendagri Pak Tito Karnavian segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan," katanya di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin, (28/10/2019).
Rian menuturkan PSI DKI belum menerima data rinci atau data komponen KUA-PPAS 2020 sejak dua bulan dilantik. Usaha bersurat sudah dilakukan sejak awal Agustus 2019 tetapi tak digubris.
Padahal, tenggat waktu pembahasan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 tinggal sebulan lagi. Rian menilai miris lantaran tenggat normal ialah 3-4 bulan.
"Ini semua menunjukkan sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan," tegas dia.
PSI menyesalkan ketidaktransparanan pemerintah DKI Jakarta dalam membuka anggaran karena tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal satu bulan lagi. Padahal, sambung Rian, idealnya pembahasan anggaran membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan.
"Anehnya anggaran diketahui dari media massa," sambungnya.
Rian juga melihat beberapa keanehan terkait anggaran. Salah satunya lewat pernyataan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaefullah. Dia mengaku Anies tak detail memantau anggaran.
Pemprov DKI menganggarkanRp1 miliar buat membayar influencer mempromosikan Jakarta. Rian menegaskan keterbukaan umum data lebih baik.
"Kenapa tidak dibuka saja pada publik, supaya dari 10 juta warga kan ada 200 ribu orang mungkin yang penasaran anggarannya dipotong ke mana," kata dia.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta F-PSI Idris Ahmad mencontohkan ketidakterbukaan lainnya. Dia menyebut ada penurunan hampir Rp7 triliun dalam revisi rancangan KUA-PPAS 2020.
"Nah, Rp7 triliun ini di belanja langsung atau tidak langsung? Pengurangan atau penambahan di sektor apa? Komisi mana? SKPD mana?" tutur dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan revisi kebijakan umum APBD dan plafon prioritas APBD 2020. Semula, anggaran Rp95,9 triliun menjadi Rp89,44 triliun. (rnl)