Jakarta, INDONEWS.ID - Gemuknya koalisi partai pendukung pemerintah di periode kedua Jokowi bersama Ma`aruf membuka peluang yang besar bagi terjadi praktek korupsi oleh para pembuat kebijakan selama lima tahun ke depan.
Hal itu dikatakan pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics dan Finance Faisal Basri saat menjadi pembicara dalam seminar tingkat tinggi bertajuk "Komitmen Antikorupsi Untuk Investasi yang Lebih Baik" di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, rabu (11/12/19).
Faisal mengatakan distribusi kursi di DPR saat ini untuk lima tahun kedepan terdiri dari 74 persen berasal dari partai pendukung pemerintah. Sementara sisanya yakni hanya 26 persen berasal dari partai di luar pemerintah.
"Hal ini tentu tentu tidak baik. Suara 26 persen itu tidak cukup untuk ciptakan sistem check and balance. Sehingga, ini jadi peluang korupsi lima tahun depan," kata Faisal.
Lebih jauh Faisal menjelaskan fenomena gemuknya koalisi partai pendukung pemerintah mengarah pada terjadinya praktek korupsi yang disebutnya dengan istilah "political Corrpution.
"Political corruption itu korupsi yang melibatkan pembuat keputusan politik dengan menyalahgunakan kekuatan publik yang dimilikinya," papar Faisal.
Faisal menyarankan Presiden Jokowi akan pentingnya merawat demokrasi yang sehat dan menghadirkan pembangunan inklusif di Tanah Air Tercinta dengan menebirkan Perpu KPK.
"Semua partai di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR. Belum lagi masuknya Gerindra dalam kabinet memperburuk kekuatan oposisi untuk semakin tak bertaji," jelasnya.
Akibatnya, jelas Faisal, check and balances meredup. Suara civil society kian sayup-sayup. Abuse of power sulit diredam.
Kalau memburuk, tak terbayangkan bakal seperti apa. Mengutip ungkapan terkenal Lord Anton “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”, Fasial mengatakan, bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia Emas pada 2045 dibayangi oleh kabut yang kian pekat.*(Rikardo).