INDONEWS.ID

  • Jum'at, 20/03/2020 12:01 WIB
  • Arahan Penting Mendagri dalam Membendung Penyebaran Covid 19

  • Oleh :
    • Mancik
Arahan Penting Mendagri dalam Membendung Penyebaran Covid 19
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.(Foto: Istimewa)

Banten, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan empat arahan penting setelah bertemu dengan Gubernur Banteng dalam rangka kordinasi penanganan Covid-19.

Empat arahan ini, terkait dengan penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona yang perlu dilakukan pemerintah daerah.

Baca juga : Universitas Indonesia Rekomendasikan Kebijakan Gotong Royong Kebangsaan Percepat Penanangan Covid-19

"Prinsip kita upayakan membendung penyebaran, memperkuat daya tahan dan kekebalan tubuh masing-masing dengan edukasi dan bantuan-bantuan, juga menjaga stabilitas ekonomi tanpa menimbulkan kepanikan publik," kata Tito di Banteng, Kamis,(19/03/2020) kemarin.

Dalam kesempatan itu juga Tito mengungkapkan jika dirinya sebagai Mendagri dan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani telah mengeluarkan dua aturan baru yang bisa dijadikan pedoman oleh Pemda untuk merevisi APBD-nya.

Lewat dua aturan, yakni Permendagri dan Peraturan Menteri Keuangan, Pemda diperbolehkan melakukan realokasi anggaran.

Terutama dalam rangka peningkatan kapasitas kesehatan menghadapi masalah penyebaran virus Covid-19 ini. Termasuk juga untuk edukasi kepada masyarakat atau kampanye dan sosialisasi.

"Kemudian untuk pengadaan alat-alat yang diperlukan untuk kesehatan dan mitigasi. Kemudian juga sekali lagi memberikan bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah serta bantuan dunia usaha, ini dapat dilakukan dari realokasi APBD yang nanti akan diperkuat dengan Peraturan Presiden yang saat ini sedang dalam proses oleh Bapak Menkopolhukam," jelasTito.

Tito juga kembali mengingatkan perlunya dibuat kebijakan terkait social distancing, yakni kebijakan untuk menjaga jarak. Termasuk kebijakan untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. 

"Seperti misalnya tempat menunggu antrian kendaraan dibuat jarak, dibuat jarak 1,5 misalnya agar tidak terjadi kontak dan tidak terjadi penularan dikarenakan "droplet" atau percikan-percikan cairan tubuh, air ludah misalnya dan lain-lain," katanya.

Selain itu, kata Tito sangat penting upaya-upaya edukasi sampai ke tingkat terkecil, yakni keluarga. Kegiatan edukasi ini bisa dengan mengerahkan jaringan Pemda sampai tingkat terbawah.

Bisa juga bekerja sama dengan jaringan kepolisian dan TNI. Semua bergerak menyampaikan konten-konten edukasi untuk masyarakat.

"Konten-konten tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan, apa yang harus dilakukan untuk memperkuat daya tahan tubuh dan lain-lain tanpa membuat masyarakat menjadi panik. Kemudian yang berikutnya lagi adalah upaya untuk mitigasi. Mitigasi mempersiapkan sarana prasarana termasuk rumah sakit laboratorium dan lain-lain, agar masyarakat dapat melaksanakan pemeriksaan dan perawatan bagi yang teridentifikasi positif," tuturnya.

Mitigasi bila terjadi keadaan darurat atau kontijensi, sangat perlu dari sekarang direncanakan kata Tito. Sehingga, misalnya ketika terjadi peningkatan jumlah yang terpapar, semua bisa ditangani dengan baik.

"Ini yang perlu disiapkan, baik dengan kerjasama RS swasta, RS yang sudah terakreditasi, bahkan mungkin tempat-tempat yang tidak terpakai seperti kemarin Bapak Presiden sudah mendedikasikan wisma atlet sebagai tempat perawatan bila ada nanti yang terpapar pasien maupun mungkin yang positif maupun yang ODP. Nanti ada klasifikasinya di susun oleh Gugus Tugas Covid-19 mapun Menkes," ujarnya.

Tito juga tidak lupa mengingatkan tentang pentingnya langkah dari sisi dimensi ekonomi.Ia contohkan kebijakan menjaga jarak atau social distancing. Itu dapat berpengaruh dalam dunia usaha dan psikologi publik.

Tito juga mengingatkan pentingnya tetap menghidupkan dunia usaha. Apalagi di Banten, banyak sekali pabrik-pabrik yang menjadi tulang punggung ekonomi. Tentu dalam kondisi seperti ini, semua tertekan.

"Ini perlu dibantu baik pengusaha perusahaan besar maupun yang UMKM, termasuk yang mikro. Mikro yang paling rentan, supaya tidak terjadi gangguan dunia usaha terjadi pengangguran, PHK dan lain-lain. Ini perlu ada dialog dengan pengusaha di Banten,termasuk UMKM, sehingga mereka tetap bisa beraktifitas usahanya, tetap bisa berjalan," tutupnya.*

 

Artikel Terkait
Universitas Indonesia Rekomendasikan Kebijakan Gotong Royong Kebangsaan Percepat Penanangan Covid-19
Artikel Terkini
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
Tiga Orang Ditemukan Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas