Jakarta, INDONEWS.ID - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus mendukung kerja-kerja pemerintah dalam menangani wabah covid-19 yang melanda Indonesia saat ini. Selain itu, DPD melakukan pemantauan terhadap kesiapan pemerintah termasuk ketersedian anggaran dalam penanganan virus corona.
Ketua Komite I DPD RI Teras Narang menegaskan, pemerintah sedapat mungkin mengalokasikan anggaran proyek-proyek besar di Kementerian PUPR dan dana pengadaan Alutsista untuk penanganan wabah covid-19. Ini menjadi solusi terhadap masalah ketersedian anggaran yang kecil.
"Saya meminta agar pemerintah menimbang anggaran Kementerian PUPR dan belanja alutsista, sebagian dialihkan untuk penanganan Covid19," kata Teras Narang kepada media di Jakarta, Senin,(23/03/2020)
Teras mengingatkan Kementerian Keuangan untuk tidak memangkas Anggaran Dana Desa. Menurutnya, kondisi saat ini, dana desa tersebut justeru akan sangat bermanfaat bagi desa. Khususnya untuk menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan Covid19.
Pria yang pernah memimpin Kalimantan Tengah periode 2005-2015 ini pun meminta agar pemerintah menyusun mekanisme agar pemanfaatan dana desa dapat dialihkan pada sektor kesehatan masyarakat dalam situasi saat ini.
Hal ini juga sekaligus untuk membangun kesadaran masyarakat akan peran dana desa bagi kepentingan publik.
Secara khusus pihaknya juga meminta agar setiap unsur pimpinan daerah juga agar melakukan hal yang sama mendukung pemerintah pusat mengatasi penyebaran Covid19. Diantaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD agar lebih tanggap pada penanganan Covid19.
"Dalam hal ini, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, agar melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi terhadap kabupaten dan kota sampai tingkat pedesaan demi memastikan daerah sungguh siap hadapi situasi yang ada" dorongnya.
Terlebih dalam situasi saat ini, perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang berada di garda depan, mendesak dibutuhkan.
Ketersediaan APD hingga fasilitas kesehatan yang memadai, perlu jadi perhatian pemerintah agar tak perlu tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya.
Pihaknya menyesalkan, beberapa tenaga kesehatan dan masyarakat harus meninggal karena situasi ini.
Untuk itu pemerintah dari pusat hingga daerah perlu melakukan koordinasi intensif dan mengelola anggaran bersama untuk mengatasi penyebaran Covid19.
Ia juga mendorong pengawasan terpadu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat RT. Sebab masyarakat pada tingkat desa hingga RT perlu lebih sigap menyikapi situasi ini, agar tak justeru menimbulkan kepanikan.
"Semangat gotong royong masyarakat perlu didorong oleh pemerintah daerah, agar mata rantai penyebaran Covid19 dapat segera kita putus" tutupnya.*