Jakarta, INDONEWS.ID - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI),meminta Presiden Jokowi menunda rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Permintaan Komite IV DPD berangkat situasi Indonesia yang kini menghadapi wabah viru corona.
Mercermati perkembangan wabah virus corona, Komite IV DPD meminta penundaan pemindahan ibu kota dan dananya dapat digunakan dalam pencegahan dan penanganan virus corona. Dengan demikian, dampak wabah virus corona dapat diatasi dengan baik.
"Meminta kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan penundaan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, agar dana untuk rencana pemindahan Ibu Kota Negara dapat digunakan untuk menangani dampak Pandemi Covid-19," demikian pernyataan Komite IV DPD dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat,(3/04/2020)
Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Perppu ini akan mengatur tentang kebijakan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ataustabilitas sistem keuangan.
Perppu di atas, kata Komite IV DPD, merupakan langkah terbaik dalam upaya percegahan dan penanganan virus corona dan penyelamatan ekonomi masyarakat. Namun, Komite IV DPD menolak Perppu disahkan menjadi UU setelah wabah Covid-19 selesai.
"Jika masa darurat telah selesai, DPD RI meminta agar Perpu tidak disahkan oleh DPR dan Pemerintah mencabutnya," jelas Komite IV DPD dalam pernyataannya.
Komite IV DPD juga mengingatkan pemerintah terkait dengan belanja untuk jaring pengaman sosial yang telah diputuskan oleh pemerintah. Komite IV DPD menyatakan, pemerintah pusat harus memberikan kewenangan swakelola kepada Pemerintah Kabupaten dan diprioritaskan kepada daerah yang terdampak wabah.*