Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui bahwa penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia masih jauh dari harapan.
Hal itu disebutkan mulai dari tes massal Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Dirinya mengambil contoh, dari rapid test atau uji cepat untuk melacak infeksi virus yang bernama SARS-CoV-2 yang ia nilai belum begitu maksimal dilakukan, sehingga penyebaran virusnya masih belum terkendali.
"Seharusnya jumlah penduduk yang dites dalam rangka surveillance (pengawasan) menurut standad WHO kita jauh ketinggalan. Kita seharusnya bisa mencapai 30 ribu per minggu, tapi hari ini kita baru sampai di 11 ribu," kata Suharso dalam rapat bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (22/6/2020).
Suharso menyebut, Presiden mengamanatkan paling tidak sampai 20 ribu tes per minggu, tapi dirinya meyakini bisa melakukan tes hingga 27 ribu per minggu.
"Kami telah menghitung kapasitas kita itu bisa sampai 27 ribu per hari dan sayangnya sekarang kita masih di 11-12 ribu. Itu pun ada time delay antara orang yang dites hari ini, itu belum tentu diumumkan 2-3 hari ke depan. Bisa jadi minggu depan. Ini mengakibatkan data-data kita utamanya terjadi di Jawa Timur. Ini mengejutkan kita," kata Suharso.
Keadaan ini kata Ketum Partai PPP ini, cukup menggambarkan bahwa sistem kesehatan nasional Indonesia cukup mengkhawatirkan.
"Ini mengingatkan kita bahwa kita adalah yang juara ke-3 dalam hal TBC. TBC kita ini sekarang hampir 900 ribu pasien. 14-15 orang wafat per jam. Jadi kalau ada orang yang gelisah karena ada kematian di tingkat covid, kalau kematian di TBC itu diumumkan, saya kira banyak orang Indonesia akan gelisah. Jadi, ini paradoks bagi kita di tengah kita ingin berperang menurunkan daya tular TBC itu," paparnya.
Begitu juga dengan sistem perlindungan sosial, seperti penyaluran bantuan sosial saat pandemi yang ia sebut tak begitu tepat sasaran.
"Jadi banyak PR yang akan kita mulai di 2021 termasuk reformasi sistem ketahanan bencana karena ada yang sifatnya non fisik," ujarnya.
"Saya pernah secara fisik memberikan bantuan itu kepada yang berhak bersama menteri sosial dan kami mendiskusikan dengan kepala daerah bahwa memang ada data yang missing. Ibu menkeu kemarin mengatakan dari hasil survei hanya 30-40 persen yang tepat sasaran," pungkasnya. (rnl)