Tarakan, INDONEWS.ID - Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, terus memonitoring perkembangan dan kesiapan daerah dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020. Salah satu kesiapan yang paling penting ialah mengecek langsung pencairan dana NPHD dari masing-masing daerah.
Dalam kunjungan di Kalimantan Utara, Tito Karnavian memberikan apresiasi karena daerah tersebut telah melaksanakan kewajiban terkait dana hibah untuk penyelenggara pemilu di daerah. Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi satu-satunya yang berhasil transfer dana NPHD KPU dan Bawaslu 100%.
"Saya melihat bahwa setelah saya muter lebih dari 10 provinsi, jujur saya katakan bahwa satu-satunyanya provinsi yang sudah memberikan 100% dana NPHD untuk KPU dan Bawaslu di daerah itu hanya Kaltara," kata Mendagri pada saat konferensi pers di Hotel Tarakan Plaza, Provinsi Kaltara, Jumat (17/07/2020).
Berdasarkan data dari Kemendagri untuk Provinsi Kalimantan Utara yang sudah berhasil mentransfer dana NPHD KPU dan Bawaslu 100% dari kota terdaftar yakni Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung.
Dana NPHD yang sudah ditransfer akan sangat menolong kelancaran pekerjaan KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan Pemilu Serentak yang sudah harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Mulai dari pembelian alat perlindungan, rapid test Covid-19, masker, penambahan TPS dan sebagainya.
"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah di Kaltara sehingga ini tidak ada menjadi alasan teman-teman KPU Bawaslu untuk tidak bekerja karena anggaran sudah ada," ujarnya.
Selain itu, harapannya penggunaan anggaran APBD dan APBDN juga tidak menjadi pertikaian. Mendagri tegaskan agar Pemda dapat mengelola anggaran dengan baik.
"Anggaran dari APBN juga tahap pertama sudah dicairkan. Saya sudah cek, semua sudah diterima. Nanti ada tambahan anggaran dari APBN tahap kedua dan ketiga, tinggal kita kelola jangan sampai terjadi konflik apalagi konflik kekerasan," tegasnya.
Menurut Mendagri, Pilkada dapat menjadi stimulus ekonomi karena APBD yang akan dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan sebesar 60% seperti tim sukses, kampanye dan kegiatan lainnya. Sehingga Pilkada ini dapat dikategorikan sebagai program padat karya dan nanti juga akan ada dukungan dari APBDN.
"Saya sekali lagi memberikan apresiasi dan rasa optimis saya bahwa Pilkada di Kaltara insyaallah akan berjalan lancar, anggarannya sudah ada, komitmen kita tetap kuat ya," tutupnya.*