INDONEWS.ID

  • Selasa, 15/09/2020 15:01 WIB
  • Luhut Curhat Dapat Tugas Baru dari Jokowi, Mari Simak!

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Luhut Curhat Dapat Tugas Baru dari Jokowi, Mari Simak!
Presiden Jokowi bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (FotoL Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya bersama Kepala BNPB Doni Monardo mendapat tugas besar dari Presiden Joko Widodo.

Tugas besar yang dimaksud adalah menurunkan kasus covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu. Sembilan provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Baca juga : Kurangi Polusi Udara, Luhut Minta Jokowi Naikkan Pajak Motor Bensin

Jokowi meminta agar jumlah kasus harian dan angka kematian dapat ditekan, sementara angka kesembuhan ditingkatkan.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate," ucap Luhut dalam rapat koordinasi virtual melalui keterangan tertulis di situs resmi Kemenko Marves, Selasa (15/9).

Baca juga : Buku Biografi Luhut Binsar Panjaitan Jadi Kado Istimewa di HUT ke-75

Luhut menjelaskan, perintah Jokowi untuk fokus penanganan covid-19 dilatari kondisi delapan dari sembilan provinsi yang menyumbang 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

DKI diketahui menjadi provinsi dengan kasus positif covid-19 tertinggi. Data terbaru mencatat ada 55.099 kasus positif covid-19 di DKI dengan 42.245 sembuh dan 1.418 meninggal dunia.

Baca juga : Lagi! Jokowi Tunjuk Lord Luhut Jadi Ketua Dewan SDA Nasional

Untuk mencapai tiga sasaran penanganan covid-19 di sembilan provinsi tersebut, Luhut menyusun tiga strategi yakni operasi yustisi, peningkatan manajemen perawatan pasien covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi. Operasi yustisi dinilai perlu diterapkan untuk menindak para pelanggar yang tidak patuh pada protokol kesehatan.

"Kita harus operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau tidak tindak keras pelanggarnya, mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak segera membaik," katanya.

Rencananya, Luhut akan menggelar rapat teknis dengan seluruh provinsi untuk memperinci strategi penanganan covid-19 dalam waktu dua hari ke depan.

"Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki," tuturnya.*

Artikel Terkait
Kurangi Polusi Udara, Luhut Minta Jokowi Naikkan Pajak Motor Bensin
Buku Biografi Luhut Binsar Panjaitan Jadi Kado Istimewa di HUT ke-75
Lagi! Jokowi Tunjuk Lord Luhut Jadi Ketua Dewan SDA Nasional
Artikel Terkini
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Terinspirasi Langkah Indonesia, Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Kemendagri Intruksikan Pemprov Kaltara Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi
Semangat Kartini dalam Konteks Kebangsaan dan Keagamaan Moderen
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas