Jakarta, INDONEWS.ID - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi menegaskan program vaksinasi Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah saja. Menurutnya, vaksinasi yang diyakini dapat melawan pendemi virus corona dan perbaikan ekonomi nasional hendaknya melibatkan seluruh elemen bangsa.
"Karena itu, masalah komunikasi mesti diperbaiki untuk ditingkat. Komunikasi yang tepat sasaran harus mendapatkan perhatian. Artinya, tidak melulu tertumpu pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Informasi dan Komunikasi ,"kata Dedy dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis(14/1/2021),
Penegasan Seknas Jokowi ini disampaikan mengingat masih adanya elemen masyarakat yang menolak untuk disuntik vaksin Corona dengan berbagai alasan.
"Karena itu, perbaikan komunikasi ini demikian penting, mengingat masih ada anggota masyarakat termasuk politisi yang menolak vaksin,"tambah Dedy.
Terkait dengan itu, dia melihat komunikasi yang baik disertai partisipasi seluruh elemen bangsa itu penting, sehingga target Presiden Jokowi agar semua rakyat memperoleh vaksin dapat terpenuhi.
Dia mendorong komunikasi pemerintah perlu diperkuat lagi dengan partisipasi seluruh elemen bangsa dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19.
Menjawab pertanyaan, Dedy Mawardi menyatakan, divaksin atau menolak itu hak, setiap orang boleh menolak vaksinasi. Tetapi diingatkan, sikap menolak tersebut tidak boleh bernada provokasi atau menghasut masyarakat lainnya.
"Kalau hak menolak sampai mengprovokasi dan menghasut itu melanggar hukum, jika seperti itu tentu aparat hukum boleh bertindak sesuai undang-undang yang berlaku,"pungkasnya.*