Jakarta, INDONEWS.ID -- Ketua MPR RI yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mendukung pemanfaatan halaman komplek Majelis (Gedung MPR/DPR/DPD RI) sebagai rumah sakit pendukung darurat mengobati pasien Covid-19. Hal itu jika rumah sakit di Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung para pasien covid-19. Tenda dan kasur lipat yang biasa digunakan personel kepolisian saat tugas pengamanan di komplek Majelis bisa digunakan sebagai bangsal darurat.
"Kesekjenan MPR/DPR/DPD RI dapat saling berkoordinasi. Termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan, Polda Metro Jaya, Direktorat PAM Obvit, bersama perangkat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI). Dengan demikian halaman komplek majelis bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat Covid-19, agar dapat mengurangi beban rumah sakit yang sudah over kapasitas. Sehingga bisa membantu para saudara sebangsa yang terkena musibah Covid-19," ujar Bamsoet dalam Rapat Koordinasi Virtual FKPPI yang dipimpin Ketua Umum FKPPI Ponco Sutowo, di Jakarta, Sabtu (10/7/21).
Turut serta para pengurus FKPPI, antara lain Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Sekjen Anna Sentot Rumekso, Ketua OKK Didin, Dir. Hub Antar Lembaga Badan Bela Negara Nila Ayunda, Sekdir Hub Antar Lembaga Badan Bela Negara Erwin Rachimi, Dir Umum Dan Pemberdayaan Anggota Badan Bela Negara Pardamean Tambunan, Dir Pemberdayaan Wanita Badan Bela Negara Tria Yunus, serta Ketum GM FKPPI Sandi Mandela Simanjuntak.
Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, ketaatan warga masyarakat dalam mematuhi peraturan PPKM Darurat, disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menerima vaksinasi Covid-19, merupakan bagian dari sikap bela negara. Tidak hanya melindungi diri sendiri, keluarga, serta anggota masyarakat dari serangan virus Covid-19, tetapi juga turut melindungi kehancuran negara.
"Karenanya kader FKPPI di berbagai daerah harus menjadi teladan bagi setiap anggota masyarakat sekitar. Karena jika pandemi ini terus berlarut akibat masyarakat tidak taat PPKM Darurat, tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menghindari vaksinasi, selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa juga akan menyebabkan krisis ekonomi, sosial, dan politik, yang berkepanjangan," tandas Bamsoet seperti dikutip dari siaran pers.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, khusus untuk membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi Covid-19, FKPPI akan membentuk Gugus Tugas Vaksinasi Covid-19. Mengingat FKPPI bersama organisasi kemasyarakatan lain pernah sukses menjalankan vaksinasi Covid-19 untuk 3.000 lansia dan pekerja sektor pariwisata, yang dilakukan di Hotel Sultan pada April 2021 lalu.
"Melalui Gugus Tugas, kesuksesan tersebut akan disebarkan hingga ke FKPPI di berbagai daerah. Dengan bergotong royong, pemerintah bertindak sebagai penyedia vaksin, Gugus Tugas FKPPI akan bekerjasama dengan berbagai stakeholders untuk menyiapkan tenaga kesehatan sekaligus sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti jarum suntik dan tempat pelaksanaan vaksinasi. Sehingga membantu mengurangi beban kerja sekaligus beban pengeluaran negara," pungkas Bamsoet.
Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli mengajurkan empat hal terkait penanganan pandemi Covid-19. Rizal Ramli menilai bahwa pemeritahan saat ini telah gagal mengatasi krisis pandemi Covid-19.
Pertama, kata mantan Menko Perekonomian itu yakni, melakukan lockdown selama satu bulan. Jikam masih belum berhasil, maka lockdown perlu diperpanjang dengan satu bulan berikutnya.
Kedua, jamin makanan dan obat-obatan untuk rakyat selama 2-4 bulan.
Ketiga, tingkatkan vaksinasi tiga kali lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan pemerintah saat ini.
Keempat, di tengah kekurangan rumah sakit, maka gunakan gedung DPR/DPRD di seluruh daerah untuk perawatan pasien Covid-19. Daripada dipakai oleh anggota DPR yang kerjanya hanya tidur dan menjadi yes-man. (*)