Jakarta, INDONEWS.ID - Sejarah gerakan membaca literasi Indonesia telah mencatat sejumlah pencanangan yang dilakukan pemerintah dari masa ke masa hingga saat ini.
Bahkan, pemberantasan buta huruf sudah digalakan sejak 1948 di era Presiden Soekarno meski saat itu kondisi negara sedang dalam darurat perang. Dan di hari ini, tepat 18 tahun lalu, Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan Gerakan Membaca Nasional pada 12 November 2003.
Gerakan Membaca Nasional bertujuan untuk mengejar ketertinggalan penyelenggaraan pendidikan non formal dan pemberantasan buta aksara.
Sekedar informasi, di awal masa kemerdekaan, kondisi buta aksara masyarakat Indonesia mencapai 96 persen. Namun, dengan keseriusan secara bertahap menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Pada 1971, angka buta huruf masih di 39,1 persen, lalu pada 1980 turun lagi menjadi 28,8 persen, dan hingga pada 2014, kondisi buta aksara tersisa 4,4 persen. Di yakini pada 2021 buta aksara sudah mendekati nol persen.
Membaca memiliki posisi serta peran yang sangat penting dalam konteks kehidupan, terlebih di era informasi dan komunikasi saat ini. Para pakar bersepakat bahawa kemahiran membaca (reading literacy) merupakan prasyarat mutlak (conditio sine quanon) bagi siapapun yang ingin memperoleh kemajuan.
Saking pentingnya membaca bagi pengembangan kualitas intelektual bangsa, maka tidak ada satu pun pemimpin negara yang tidak menempatkan gerakan membaca pada program prioritas pembangunan.
"Membaca harus menjadi budaya kolektif bangsa. Karena dari situ akan tercipta proses transfer knowledge sehingga diharapkan manusia akan cakap dalam kehidupan,” terang Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar pada Webinar Hari Gerakan Nasional bertemakan ‘Keluarga Gemar Membaca Untuk Indonesia Unggul dan Maju’, Jum’at, (12/11/2021).
Lebih lanjut disampaikan Adin, tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat Indonesia pada 2020 berada dalam kategori sedang, yakni 54,17 poin dan termasuk dalam kategori sedang. Angka ini mengalami peningkatan 0,33 poin dari tahun sebelumnya (2019) sebesar 53,84.
Nilai TGM merupakan nilai rata-rata dari tiga komponen alat ukur kegemaran membaca, yaitu frekuensi membaca, durasi/lama waktu membaca (jam/hari) dan banyaknya bahan bacaan/buku yang diselesaikan dalam tiga bulan (bahan bacaan/triwulan).
Mengingat tidak bisa parsial dalam mengatasi persoalan membaca, maka diperlukan sinergi dan kolaborasi yang dilakukan bersama pihak lain, seperti dengan organisasi Gerakan Pemasyarakatn Minat Baca (GPMB).
Ketua Umum GPMB Tjahjo Suprajogo mengatakan pihaknya selalu menjembatani seluruh pemangku kepentingan dalam mewjudkan gerakan budaya baca. Sejak didirikan 25 Oktober 2001 di Istana Bogor, GPMB terus konsisten mewarnai dan memfasilitasi gerakan pembudayaan minat baca masyarakat.
"Sebagai mitra strategis dari Perpusnas, konsistensi GPMB tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan kiprah perpustakaan dan pegiat literasi baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota hingga kecamatan, kelurahan dan desa,” ujar Tjahjo.
Keseriusan pemerintah menggalakkan juga disokong oleh Duta Baca Indonesia Gol A Gong. Menurutnya gerakan budaya baca sudah lebih progresif. Itu artinya, lembaga perpustakaan juga turut beradaptasi. Jangan lagi berpikir sebagai ruangan penyimpanan koleksi.
Semua orang harus mendapatkan manfaat dari keberadaan perpustakaan. Esksistensi perpustakaan ke arah inklusi sosial. Kini, diakui Gol A Gong sudah banyak perpustakaan yang telah memodernisasi dirinya sebagai pusat belajar, berlatih keterampilan (soft skill) dan pemajuan kebudayaan.
“Konsep literasi untuk kesejahteraan lebih nyata dilakukan melalui perpustakaan,” terang Duta Baca Indonesia.
Lain lagi pandangan pendiri komunitas Masyarakat Gemar Membaca Airin Rachmi Diany. Menurut mantan Wali Kota Tangerang Selatan, saat ini intensitas anak terhadap media sosial sangat tinggi.
Di tambah lagi aneka permainan online yang nyata mampu mengalihkan perhatian anak.
"Mengarahkan kebiasaan membaca anak saat ini penuh dengan dinamika yang berbeda. Ini yang dihadapi para orang tua,” beber Airin.
Satuan pendidikan juga merupakan bagian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab mengatasi persoalan kegemaran membaca. Sayangnya, masih banyak ruangan perpustakaan di sekolah yang ditempatkan bukan pada semestinya. Dan koleksi yang disediakan kebanyakan buku-buku kurikulum
Ini tentu bisa mengakibatkan kemalasan siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Idealnya, menurut Kepala Sekolah SMU 70 Bulungan, Jakarta Selatan, Ratna Budiarti, perpustakaan harus dapat menyediakan bahan bacaan yang diminati siswa yang sesuai dengan keragaman tingkat perkembangan anak.
"Perpustakaan sekolah bisa menjadi tempat yang menyenangkan jika ditata dengan bagus, pelayanan yang ramah, sering melakukan promosi yang terkait pengembangan minat dan kegemaran membaca,” pungkas Ratna.*