Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah merumuskan peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.
Persoalan lingkungan dan ketegasan menjalankan misi tersebut membutuhkan daya dukung transisi energi sehingga membuka ruang pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang optimal.
Sebagai wujud ambisi besar tersebut, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) melihat bahwa PLN telah melaksanakan penghentian ulang secara bertahap atau phase out operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, mulai dari menghentikan penambangan batu bara sejak 2020 lalu. Terkecuali untuk PLTU yang sedang dalam masa kontruksi atau kontrak.
Termasuk menginstall agar PLTU yang efisien dan merencanakan banyak pembangkit EBT baru sebagai pengganti PLTU tersebut, maupun untuk mengisi kebutuhan tambahan ke depan.
PLN juga menyebutkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021- 2030 sebagai green RUPTL.
"Untuk memastikan pencapaianya, kami di MKI melihat masih banyak hal lain yang perlu dipersiapkan," kata Vice Chairman I MKI, Chairani Rachmatullah dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan tema Presidensi G20: EBT Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060, pada Senin (22/11/2021).
Menurut dia, hal mendasar yang perlu disiapkan adalah model bisnis yang tepat untuk menjaga sustainability PLN sebagai penyelenggara layanan kelistrikan Indonesia. Dimana dari 64 gigawatt (GW) di Indonesia ini hampir 90 persen di kelola oleh PLN. Maka menjaga kehandalan layanan kelistrikan dianggap sangat penting sekali.
Ia menyebutkan, program transformasi yang fokus pada green lean, inovatif, customer focused yang selalu disampaikan PLN patut dihargai sebagai upaya sebuah korporasi untuk menjaga keberlanjutan usahanya.
Termasuk bagaimana PLN menyusun suatu rencana green RUPTL dan inovasi eksekusinya agar target 23 persen EBT 2025 dapat tercapai.
Kemudian bagaimana PLN mengimplementasikan digitalisasi di seluruh rantai bisnisnya untuk menjadikan proses bisnisnya lean dan efisien.
"Namun green RUPTL ini sendiri kan baru bicara mengenai neraca daya yang dipasok mayoritas oleh pembangkit EBT nantinya," papar dia.
Ia menambahkan jika masalah yang krusial adalah bagaimana pemanfaatan teknologi yang ekonomis. Banyak teknologi EBT, namun harus memilih teknologi yang ekonomis. Sebab hal ini akan menjaga sustainability perusahaan.
Kemudian yang kedua adalah terkait pendanaan, khususnya pada masa transisi nanti, ketika PLTU-nya retired dan kecukupan ketersediaan tenaga listrik dari sumber EBT dibutuhkan.
Lebih lanjut, terang dia, PLN juga perlu mencermati terkait modernisasi sistem penyaluran dan distribusi. Sebab ketika semakin banyak pembangkit, misalnya model VRA yang beroperasi, maka tentu perlu perbaikan seperti digitalisasi, improvement untuk sistem transmision dan distribusinya PLN.
Disamping itu, sisi keuangan perlu dipersiapkan secara baik, agar rencana teknis bisa tereksekusi tepat waktu.
Untuk itu, ia meminta agar PLN terus berdiskusi secara intens dengan para regulator, kementerian ESDM dan stakholder lain di sektor ketenagalistrikan.*