Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo telah tepat menyatakan sikap Indonesia terkait situasi di Ukraina dengan mengatakan "Penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan". Hal ini seiring dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (25/2) mengatakan bila Presiden menyebut Rusia melakukan `invasi` maka terlihat adanya keberpihakan Indonesia terhadap Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat serta Australia.
Presiden Jokowi, katanya, juga menghindari diri untuk membuat pernyataan yang membenarkan sikap Presiden Putin untuk mengakui dua Republik baru yang merupakan pecahan dari Ukraina, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.
Oleh karena itu, siapapun yang kalah ataupun menang dalam kemungkinan perang di Ukraina tidak bisa menuduh Indonesia memiliki keberpihakan.
“Sikap tidak memihak ini bukan berarti Indonesia hendak mencari selamat, tetapi ini dilakukan agar Indonesia dapat secara aktif berupaya agar perang tidak bereskalasi menjadi besar,” ujar Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.
Menurut Hikmahanto, Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekadar menjadi penonton tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta.
Inisiatif ini semakin penting dirasakan karena Indonesia saat ini sedang menjabat Presidensi G20.
Eskalasi perang, katanya, akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi internasional.
“Untuk itu perlu dihindari agar sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi `bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan.` Saatnya sekarang bagi Indonesia untuk tampil dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia,” ujarnya. ***