Jakarta, INDONEWS.ID --- Pernyataan para Ketua Umum Partai Politik yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda menunjukkan bahwa mereka tidak laku dijual sebagai calon presiden pada 2024. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki integritas, etika maupun moral politik.
“Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa ketua umum partai politik adalah politisi inferior, tidak punya integritas, etika dan moral politik, mental politisi pecundang, sudah terbukti mereka itu tidak dipercaya oleh rakyat, sehingga tidak punya nilai jual, karena itulah mereka ramai-ramai memaikan isu sabotase Pemilu 2024,” ujar Ketua DPP KNPI, Korneles Galanjinjinay melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (27/2).
Korneles mengatakan, kita saat ini kehilangan tokoh teladan politik (negarawan), dan para Ketua Umum Parpol itu sedang dalam krisis kepercayaan publik yang sangat berat. Karena itu, mereka tidak bisa jadi teladan dalam kepemimpinan politik.
“Jadi daripada menjadi beban bagi rakyat, menjadi beban bagi generasi mudah, maka saran saya sebaiknya para ketum parpol itu mengudurkan diri dari panggung politik nasional, karena mereka sama sekali tidak berfaedah bagi rakyat, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya,” katanya.
Eks Ketua Umum GMKI 2018-2020 ini juga menilai bahwa para Ketum Parpol itu sedang mendoktrin masyarakat untuk melawan konstitusi negara. Karena sudah jelas-jelas bahwa Pemilu itu dilaksanakan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden pun dibatasi lima tahun. Tapi mereka berani keluarkan pernyataan yang bertentangan dengan konstitusi.
“Ini fatal menurut saya karena terang benderang bertentangan dengan konstitusi negara, ini bisa berpotensi terjadi kekacauan sosial dan krisis politik yang membelah masyarakat, dan terjadi disintegrasi bangsa. Dan juga berkonsekuensi bagi mereka yang melawan konstitusi negara harus dibawa ke pengadilan,” katanya.
Deklarator KAMI ini juga menambahkan bahwa sebaiknya para Ketum Parpol itu memberikan pendidikan politik yang cerdas bagi rakyat, sebagaimana peran dan fungsi partai politik adalah melakuan edukasi politik bagi masyarakat, dan sebaliknya mempertontonkan sikap dan perilaku deviasi politik yang berlawanan dari tujuan mulia politik Negara.
“UUD 1945 mengamanatkan bahwa partai politik hadir untuk berjuang membela kepentingan publik, berjuang untuk kemaslahatan rakyat, bukan sebaliknya berkompromi menabrak konstitusi untuk memuluskan akal busuk politisi Machiavelli,” pungkasnya.
Seperti diketahui, terkait penundaan Pemilu, muncul pernyataan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimmin Iskandar. Dia mengatakan agar sebaiknya pemilu ditunda hingga satu atau dua tahun ke depan. ***