Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS, Washington, Jumat (13/5) Presiden Jokowi menyerukan perang di Ukraina agar segera dihentikan.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengatakan seruan ini merupakan keberanian tersendiri bagi Indonesia untuk menegaskan politik luar negeri bebas aktif dihadapan Presiden AS Joe Biden dan jajaran birokrasinya.
“Presiden Jokowi seolah tidak memiliki beban untuk menyampaikan ditengah harapan AS kepada negara-negara ASEAN untuk mengekor kebijakan AS mengutuk serangan Rusia ke Ukraina,” ujar Rektor Universitas Jenderal A Yani ini melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (15/5).
Dalam seruan Presiden Jokowi untuk menghentikan perang tersebut, kata Hikmahanto, beliau tidak menyebut apakah perang tersebut salah karena melanggar hukum internasional atau perang yang dapat dibenarkan.
Presiden juga tidak menggunakan istilah `invasi` atas serangan Rusia ke Ukraina sebagaimana AS dan sekutunya mengistilahkan.
Bahkan Presiden berani menyampaikan "Saat dunia membutuhkan kerja sama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin menajam. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh justru unilateralisme yang makin mengemuka."
Pernyataan tersebut, menurutnya, jelas ditujukan kepada pihak-pihak yang berseteru dalam perkembangan perang di Ukraina yaitu AS dan sekutunya yang berhadapan dengan Rusia.
Hikmahanto mengatakan, Presiden Jokowi hendak menegaskan bagi Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif maka yang dikedepenkan adalah perdamaian dunia dan menghentikan segala tragedi kemanusiaan yang salah satunya diakibatkan oleh perang.
“Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi juga dalam rangka menolak ajakan AS untuk menghadapi China dengan berbagai bantuan dana AS kepada negara ASEAN dibidang infrastruktur, keamanan maritim dan penaggulangan Covid 19,” katanya.
Bagi Indonesia semua negara adalah sahabat, termasuk AS dan China, dan bersedia untuk menerima apapun bantuan dalam rangka pembangunan di Indonesia dan kebaikan kawasan.
“Presiden Jokowi beruntung saat datang dan selama berada di AS tidak diistimewakan oleh pemerintah AS sehingga dapat menyuarakan secara lantang posisi Indonesia tanpa beban apapun,” pungkasnya. ***