Jayapura, INDONEWS.ID - Salah satu buah manis pemekaran di Papua adalah Orang Asli Papua (OAP) semakin banyak yang berhasil mencapai karier strategis di bidang politik maupun pemerintahan.
"Hari ini anggota DPRD Yahukimo itu 100 persen orang asli Yahukimo, semua anggota dewan di Pegunungan Tengah ini orang asli Papua semua,” kata Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, memberi contoh kemajuan OAP sebagai hasil dari pemekaran wilayah di Papua.
Didimus mengungkapkan hal itu dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua yang berlangsung di Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Jumat (10/6).
Menurut dia, keliru anggapan bahwa pemekaran akan meminggirkan OAP. Malah sebaliknya hal itu merupakan peluang bagi OAP untuk maju.
Pemekaran wilayah Papua sebelum ini, kata dia, telah membuka kesempatan bagi banyak OAP menduduki jabatan strategis di organisasi pemerintahan termasuk lembaga legislatif.
Dalam rapat hari ini, sebanyak 29 kabupaten/kota di Papua menyepakati 7 hal untuk mendukung pemekaran.
Di antaranya adalah meminta kepada pemerintah untuk memastikan bahwa pemekaran-pemekaran di Provinsi Papua dan Kab/Kota harus diikuti dengan formasi khusus penerimaan ASN, TNI dan Polri oleh OAP.
Para bupati/walikota juga sepakat untuk meminta pemerintah menjamin jumlah alokasi kursi anggota DPR RI dan DPD RI dari Provinsi Papua dan Provinsi pemekaran, minimal 5 (lima) secara proporsional.
Selanjutnya mereka juga sepakat untuk memastikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Papua harus OAP.
Adapun 29 kabupaten/kota yang sepakat menfukung pemekaran adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.
Lebih jauh Didimus mengatakan pemekaran merupakan kebutuhan objektif Papua mengingat luasnya wilayah. Akibatnya jangkauan pelayanan pemerintah terbatas terutama untuk wilayah dengan kondisi alam yang sulit yang masih banyak di Papua.
Rencana pemekaran dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua ia yakini memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. ***