Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Indonesia sukses meredam tingginya angka inflasi ditengah badai krisis ekonomi yang dialami negara-negara berkembang dan maju di dunia.
Bahkan inflasi di Indonesia masih lebih baik dari beberapa negara lainnya, antara lain Amerika Serikat (AS), Eropa, hingga Turki.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengungkapkan angka inflasi di tahun 2022 lebih rendah dari perkiraan.
Secara year-on-year (yoy) angka inflasi tercatat sebesar 5,51 persen di mana angka tersebut lebih rendah dari perkiraan konsensus sebesar 6,5 persen pasca penyesuaian harga BBM pada September 2022 lalu.
"Realisasi inflasi Indonesia juga relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Beberapa negara di Eropa di atas 9 persen dan di Amerika Serikat (AS) sekitar 8 persen," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) secara virtual di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Konferensi ini juga dihadiri para penjaga ekonomi Indonesia, diantaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (20/2/2023).
Bahkan, lanjut Airlangga, sejumlah negara saat ini mengalami angka inflasi yang cukup ekstrim. Misalnya seperti Argentina dan Turki, semuanya dengan angka inflasi di atas 50 persen.
Kemudian, perkembangan tersebut tidak terlepas dari usaha ekstra yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia (BI), dan beberapa mitra strategis TPIP maupun TPID.
"Kami juga mengapresiasi dari Gubernur BI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait dengan kerjasamanya. HL TPIP merupakan agenda strategis untuk mencapai capaian 2023, terutama menghadapi hari besar keagamaan nasional Lebaran dan Idul Fitri," tambah Airlangga.
Lantas apa rahasianya?
Airlangga Hartarto membeberkan jurus jitu pemerintah agar target inflasi 3 plus minus 1 persen di tahun 2023 sesuai dengan ekspetasi APBN.
"Beberapa hal dilakukan untuk mencapai target 3 plus minus 1 persen di tahun 2023 sesuai dengan APBN, antara lain dengan memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," papar Airlangga.
"Yang tadi juga dibahas terkait dengan volatile foods, utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus kita berbicara mengenai ketersediaan beras dan targetnya untuk volatile foods adalah di kisaran 3-5 persen," lanjutnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang volatile food yang dijaga tetap dalam rentan 3-5 persen, hingga ketersediaan beras nasional.
"Kemudian perkuatan ketahanan pangan dengan akselerasi implementasi lumbung pangan, perluasan kerja sama antardaerah, data ketersediaan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi, dan memperkuat komunikasi, dan juga untuk mendukung ekspektasi dari inflasi masyarakat," jelas Airlangga.
Nantinya, TPIP akan menyelenggarakan rakornas pengendalian inflasi tahun 2023 di bulan Agustus dengan tema memperkuat sinergi inovasi untuk stabilitas harga pangan menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Program inflasi tahun 2023 yaitu salah satunya adalah gerakan nasional pengendalian inflasi pusat.
"Antara lain berbagai kegiatan pasar murah, kerja sama antardaerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, alsintan, digitalisasi, dan koordinasi," kata Airlangga.
Lebih jauh Airlangga juga mengatakan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) tahun lalu berhasil menurunkan inflasi dari 11,7 persen menjadi 5,61 persen. Tahun ini, kick off GNPIP akan berlangsung di Sulawesi Selatan pada 5 Maret. (Lka)