INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta daerah yang angka inflasinya masih terbilang tinggi agar terus melakukan langkah pengendalian.
Pasalnya, meski angka pengendalian inflasi secara nasional terus menunjukkan perkembangan positif, tapi kondisi di masing-masing daerah masih bervariasi.
Pesan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (4/7/2023).
Mendagri mengungkapkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara year on year laju inflasi pada Juni 2023 menurun menjadi 3,52 persen dari bulan sebelumnya sebesar 4 persen.
“Ini cukup baik terkendali, dan Bapak Presiden mengucapkan terima kasih pada saat rapat kemarin. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, karena ini adalah kerja sama dari pusat dan daerah,” ujar Mendagri.
Namun, Mendagri tetap meminta daerah yang inflasinya masih di atas 3,52 persen agar terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini penting dilakukan untuk mencari penyebab tingginya inflasi sekaligus melakukan monitoring evaluasi dan intervensi pengendalian.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, secara umum harga komoditas yang perlu dikendalikan yakni daging ayam ras, telur ayam ras, jagung, bawang putih, dan cabai. Untuk pengendalian jangka pendek, berbagai komponen baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus melakukan operasi pasar.
Selain itu, dirinya mendorong Satgas Pangan di daerah agar rutin mengecek harga berbagai komoditas seperti minyak goreng di tingkat distributor besar hingga pengecer. Apabila mendapati kenaikan harga yang signifikan, Satgas Pangan dapat segera mencari penyebab dan melakukan penanganan.
“Apakah suplainya yang kurang atau ada penimbunan yang nakal atau karena distribusinya yang macet, sehingga bisa melakukan intervensi yang tepat,” terangnya.
Dia mengingatkan bahwa potensi kerawanan inflasi masih ada sehingga perlu diwaspadai. Terlebih inflasi sangat berhubungan dengan situasi politik dan keamanan. Apabila harga barang-barang terjangkau dan tersedia, maka masyarakat akan relatif tenang.
“Tapi kalau harga barang naik apalagi sulit, tidak tersedia di pasar, itu mudah sekali memicu bila terjadi permasalahan yang men-trigger dengan cepat akan meledak,” terang Mendagri.
Mendagri mengaku tidak bermaksud menakut-nakuti mengenai dampak sekaligus potensi inflasi tersebut. Namun, hal itu diyakini sebagai persoalan yang perlu dihadapi. Karena itu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Kemendagri tetap konsisten menggelar Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.
“Beliau (Presiden) menyampaikan, sekali kita lepas kendali (terhadap inflasi) maka akan sulit untuk mengendalikan kembali kendali itu, jadi dikendalikan terus,” tandasnya.*