Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya ingin agar Indonesia tak hanya menjadi konsumen tetapi harus menjadi produsen.
Karena itu, Jokowi tidak mau melihat Indonesia dijajah di era modern yaitu berupa masifnya barang impor melalui e-commerce.
"Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi," ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (4/10).
Tokoh nasional DR Rizal Ramli mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Namun, ekonom senior itu mengatakan, kebijakan Jokowi justru sebaliknya, yaitu menghamba pada oligarki dan investor yang merampas hak tanah masyarakat adat.
“Ngomong gitu, apa ngerti yang diomongin ya? Wong situ kebijakannya mengamba oligarki dan investor perampas hak rakyat dan adat,” kata mantan Menko Perekonomian itu melalui akun Twitter, @RamliRizal yang diunggah pada Jumat (6/10).
Karena itu, mantan Menko Kemaritiman itu mengingatkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan kolonialisme. “Itu namanya kolonialisme Den. Sing eling atuh,” ujarnya.
Sebelumnya, di depan Peserta Program Pendidikan Lemhannas Tahun 2023, di Istana Negara pada Rabu (4/10), Jokowi mengatakan bahwa dirinya berharap Indonesia bisa menguasai pasar ekspor, setidaknya di Asia Tenggara (Asean).
"Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya terkena penjajahan di era modern," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Presiden Jokowi mengingatkan harga murah barang impor bisa membuat ketergantungan. Artinya, itu bisa mengancam kedaulatan.
"Mungkin awal-awal harganya masih Rp5.000. Begitu sudah masuk, beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan Rp500 jt, mau apa? Sudah enggak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan di situ. Oleh sebab itu, kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita, harus dilindungi betul," ujarnya.
Karena itu, kata Jokowi, pemerintah berupaya mengejar untuk menyusun regulasi yang sesuai. Pemerintah juga berupaya menjaga aset digital termasuk data dan informasi.
"Regulasinya ini yang harus mengejar. Bukan kita yang mengurusi urusan masalah regulasi mbulet-nya ke mana-mana, ruwetnya ke mana-mana, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun saja belum jadi. (Tapi) teknologinya sudah lari cepet sekali, problem ada di situ," ujarnya. ***