Jakarta, INDONEWS.ID - Indonesia terpilih lagi sebagai aggota Dewan HAM (Hak Azasi Manusia) PBB untuk masa bakti 2024-2016. Dalam pemilihan yang dilakukan di Markas PBB New York pada 10 Oktober lalu, Indonesia memperoleh suara terbanyak di antara negara terpilih lainnya untuk kawasan Asia Pasifik.
Indonesia mendapat 186 suara dari total 192 suara, disusul Kuwait 183, Jepang 175, China 154. Dalam keterangannya, Menlu Retno Marsudi mengatakan perolehan suara kali ini merupakan tertinggi dalam sejarah keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB.
Menlu Retno meyampaikan ekspektasinya, mudah-mudahan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026 dengan meraih suara terbanyak tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, namun juga bagi upaya pemajuan dan pelindungan HAM dunia. Dewan HAM PBB antara lain bertanggungjawab dalam memperkuat promosi dan perlindungan HAM di seluruh dunia dan menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi terkait isu tsb.
Dihubungi terpisah, Dr. Darmansjah Djumala, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pakar BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, menyampaikan apresiasinya atas kinerja para diplomat Kemlu yang telah kerja keras meyakinkan anggota PBB tentang komitmen Indonesia dalam pemajuan dan dan perlindungan HAM.
Ditegaskan oleh Dubes Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, Indonesia pantas untuk mendapat kesempatan menjadi anggota Dewan HAM keenam kalinya karena kinerja diplomasi Indonesia di bidang pemajuan dan perlindungan HAM cukup menonjol. Indonesia cukup aktif dalam membantu krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnik Rohingya di Myanmar.
Langkah diplomasi Indonesia juga tercatat dalam membantu mencari penyelesaian konflik di Afghanistan dan Ukraina. Khusus dalam hal Afghanistan, Indonesia berperan aktif dalam membantu upaya negara itu untuk memenuhi hak-hak perempuan. Begitu juga dalam konflik Rusia-Ukraina. Kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina untuk menghimbau penghentian perang merefleksikan nilai kemanusiaan dalam diplomasi dan politik luar negeri.
Dubes Djumala menegaskan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam konflik di Myanmar, Afghanistan dan Ukraina sudah menjadi DNA-nya diplomasi Indonesia: yaitu pelaksanaan politik luar negeri yang dipandu oleh nilai-nilai kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan sudah tertanam (embedded) dalam elan diplomasi Indonesia sebagai refleksi nilai kemanusiaan yang ada dalam sila ke-2 Panasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
”Jadi tidak mengherankan jika Indonesia terpilih lagi dengan suara terbanyak sebagai anggota Dewan HAM PBB. Sebab masalah HAM sangat erat terkait dengan nilai kemanusiaan, yang bagi Indonesia sendiri nilai itu adalah reflkesi Pancasila dalam pelaksanaan politik luar negeri”, simpul Dubes Djumala.