INDONEWS.ID

  • Senin, 30/10/2023 17:55 WIB
  • Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah di Kementerian Dalam Negeri

  • Oleh :
    • luska
Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah di Kementerian Dalam Negeri

Jakarta, INDONEWS.ID - Pada tanggal 30 Oktober 2023, Pj Bupati Maybrat, Bernhard Rondonuwu menghadiri Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengoptimalisasikan implementasi program strategis nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo kepada Para Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara.

Baca juga : Terima Barang Milik Negara dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kemen PUPR

Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian.

Dalam kesempatan ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menyampaiakan bahwa dunia saat ini semakin tidak baik-baik saja, dikarenakan adanya ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan suku bunga di amerika contohnya memberikan dampak pada negara berkembang karena terjadi capital out flow.

Baca juga : Pj Bupati Maybrat Hadiri Musrenbangnas 2024

Kedua adanya perubahan iklim yang menjadi tantangan nyata, terdapat 7 provinsi terkena Super El Nino,yang mengakibatkan produksi (beras) turun. Inilah yang harus semuanya waspada dan tidak menganggap situasi ini biasa-biasa saja. Saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen year to date (ytd) atau 2,5 persen month to date (mtd), hati-hati," ujar Joko Widodo.

Dengan Perubahan iklim saat ini perlu juga diwaspadai potensi kebakaran yang harus segera ditangani, tambahnya. 

Baca juga : Pj Bupati Maybrat Hadiri Rapat Persiapan Dukungan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kemenko Perekonomian Jakarta

Joko Widodo juga menyampaikan terkait isu K perang pada beberapa negara seperti Rusia dan Ukraina yang memberikan dampak pada Indonesia, ditandai dengan naiknya harga gandum. Bapak Presiden juga mengingatkan terkait harga BBM bila mengalami kenaikan, akan meningkatkan inflasi yang mempengaruhi harga-harga barang/jasa.

Pemerintah daerah harus segera melakukan intervensi agar inflasi untuk bahan pangan tidak semakin naik, dengan rutin melakukan pengecekan harga pada pasar dan  menjaga pasokan.

Bapak Joko Widodo menyampaikan Anggaran Tidak Terduga bisa dipakai untuk menangani inflasi apabila kenaikan harga karena sudah ada payung hukumnya.

 Dalam membuat kebijakan tentunya para penjabat kepala daerah akan lebih mudah, karena Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki intervensi politik. Penjabat Kepala Daerah juga harus memiliki prioritas kerja bukan rutinitas dengan orientasi hasil dengan melakukan terobosan-terobosan, jarena pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan hal pokok yang harus ditangani, ujarnya.

Poin selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dengan iklim investasi, bantu investor dengan pelayanan perizinan, izin jangan sampai berbulan-bulan dan berbelit-belit.

Bapak Joko Widodo juga menyampailan memgenai pengalokasian untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial, dalam kondisi ini perlu dikeluarkan bantuan sosial seperti pasar murah. Bapak Joko Widodo juga menitipkan untuk membeli produk dalam negeri terutama UMKM.

Poin penyampaian berikutnya perlu adanya dukungan pada program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, hilirisasi industri untuk diberikan dukungan penuh.

Terakhir, memasuki tahun politik, diminta berikan dukungan pada tugas2 KPUD dan Bawaslu tanpa mengintervensi apapun, dukungan anggaran untuk disiapkan, diminta juga agar tidak memihak dan pastikan ASN harus Netral, tuturnya. Penjabat kepala daerah harus dapat menjaga kerukunan dan segera menyelesaikan setiap percikan yang timbul.

Terakir Joko Widodo menyampaikan akan mengikuti kerja dan tugas penjabat kepala daerah dan melakukan evaluasi harian, sehingga bila ada yang sudah mulai "miring-miring" akan dilakukan pergantian, dan juga diingatkan bila ada masalah yang terjadi segera disampaikan pada Kemendagri  dan bila ada masalah yang lebih berat bisa langsung melaporkan kepada Presiden.

Selepas pengarahan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo para Penjabat Kepala Daerah kembali ke Kementerian Dalam Negeri untuk menerima pengarahan dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang bertempat di Kementerian Dalam Negeri.

Artikel Terkait
Terima Barang Milik Negara dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kemen PUPR
Pj Bupati Maybrat Hadiri Musrenbangnas 2024
Pj Bupati Maybrat Hadiri Rapat Persiapan Dukungan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kemenko Perekonomian Jakarta
Artikel Terkini
KPKNL mulai Cium Aroma Busuk di Bank Indonesia
Akses Jalan Darat Terbuka, Pemerintah Kerahkan Distribusi Logistik ke Desa Kadundung
Elit Demokrat Ardy Mbalembout Mengutuk Keras Aksi Penyerangan Mahasiswa Saat Berdoa di Tangsel
Penutupan Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Bagian dari Strategi Bisnis untuk Fokus pada Lini Penjualan
Presiden Jokowi Masih Kaji Calon Pansel KPK yang Sesuai Harapan Masyarakat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas