INDONEWS.ID - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun birokrasi yang berkualitas.
Guna mencapai tujuan tersebut, BSKDN mengedepankan kolaborasi dengan konsep pentahelix atau multipihak, yakni melibatkan academy, business, community, government, and media (ABCGM).
"Banyak kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat saat ini sudah mengacu pada konsep kolaborasi pentahelix atau multipihak, salah satunya memaksimalkan kerja sama dengan pihak swasta secara lebih luas," jelas Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo secara virtual saat menjadi narasumber dalam Webinar BerAKHLAK-Seri 7 dari Kantor BSKDN, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Kegiatan itu digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.
Yusharto menjelaskan, dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Hal itu seperti kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan digitalisasi pelayanan publik yang perlu terus ditingkatkan.
"Tata kelola pemerintahan yang tadinya berorientasi pada bekerja sendiri menjadi bekerja secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama," ungkapnya.
Dirinya menambahkan, untuk melakukan kolaborasi setiap pihak perlu memiliki kesamaan tujuan dan keselarasan pandangan dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun bentuk kolaborasi yang dilakukan dapat berupa kolaborasi tim, komunitas, maupun jaringan.
"Kita perlu melakukan kolaborasi karena adanya kesamaan tujuan atau kepentingan," ujarnya.
Dalam berkolaborasi, Yusharto berpesan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.
"Kita perlu memilih kegiatan-kegiatan [untuk dikolaborasikan] yang sifatnya kreatif, membutuhkan pemikiran yang kompleks bukan hanya kegiatan yang bersifat repetitif yang mungkin akan tergantikan oleh industri 5.0," tegasnya.*