Jakarta, INDONEWS.ID - Apakah publik tahu bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas tentara karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, yakni penculikan aktivis demokrasi 1998?
Hanya 42 persen yang menjawab tahu pada 2014, dan hanya 38 persen pada 2023. Yang yakin atas keterlibatan Prabowo tersebut pada 2014 sebanya 52 persen, lalu menurun menjadi 44 persen pada 2023.
Demikian menurut hasil studi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Professor Saiful Mujani dalam program ’Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode ”Isu HAM dalam Debat Capres 1” yang tayang di kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, 14 Desember 2023.
Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini: https://youtu.be/UH1ILc4vHok
Penurunan tingkat pengetahuan dan keyakinan publik atas kasus pelanggaran HAM ini yang membuat efeknya sedikit melemah.
“Kalau sekarang efek kasus penculikan aktivis itu melemah karena pengetahuan masyarakat mengenai kasus tersebut melemah. Kemudian tingkat keyakinan publik pada kasus itu juga mengalami pelemahan. Bahkan beberapa jenderal yang sangat menentukan dalam pemberhentian Prabowo tersebut, seperti Wiranto, sekarang mendukung Prabowo. Demikian pula yang terjadi pada sejumlah aktivis. Di tingkat elit pun melemah komitmen terhadap masalah HAM ini,” ujar pendiri SMRC tersebut.
Lebih lanjut Saiful mengatakan bahwa isu HAM Prabowo ini penting secara elektoral. Ia menggerus elektabilitas Prabowo sebanyak 10 persen. Dalam studi eksperimental menjelang pilpres 2019, dan dalam studi terakhir November 2023, elektabilitas Prabowo melemah secara signifikan bila jumlah pemilih yang tahu dan yakin dengan pemberhentiannya dari dinas tentara tersebut karena pelanggaran HAM berat tersebut.
Dalam variabel kontrol, ditanya apakah jika pemilihan diadakan sekarang, ibu atau bapak akan memilih Prabowo? Hasilnya ada 33,7 persen menjawab ya; 44,4 persen menjawab tidak; dan 21,9 persen menjawab tidak tahu. Sementara dalam treatment, ditanya apakah ibu atau bapak akan memilih Prabowo sebagai presiden bila mendengar bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan aktivis demokrasi 1998? Ada 23,3 persen menjawab ya; 52,6 persen menjawab tidak; dan 24,2 persen tidak menjawab.
Data ini menunjukkan ada efek signifikan penurunan suara pada Prabowo jika publik mengetahui kasus penculikan aktivis demokrasi 1998.
“Artinya kalau dikampanyekan bahwa Prabowo ini penculik, itu bisa menggerus (suara Prabowo). Karena itu, bagi orang yang mau menghambat agar Prabowo tidak jadi presiden, adalah dengan meningkatkan jumlah pemilih yang tahu bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan tersebut dan meyakinkan mereka bahwa memang Prabowo bertanggung jawab terhadap penculikan itu. Dan faktanya memang dia diberhentikan (karena kasus itu) dan Prabowo pun tidak melawan (membantah),” ujar Saiful.
Jumlah Laki-laki yang Mengetahui Penculikan Aktivis Lebih Tinggi
Selanjutnya Saiful menunjukkan segmen masyarakat yang tahu dan tidak tahu kasus ini. Dari sisi gender, umumnya yang tidak tahu bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas tentara karena bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis adalah perempuan 31 persen, sementara laki-laki 45 persen.
Dari sisi tempat tinggal, warga yang tinggal di perdesaan hanya 31 persen yang tahu, sementara yang tinggal di perkotaan 45 persen. Penduduk usia muda lebih banyak yang tahu dibanding yang lebih senior. Di usia 55 tahu ke atas, hanya 31 persen yang tahu, sementara warga usia 25 tahun ke bawah 42 persen. Yang berpendidikan lebih tinggi memiliki tingkat pengetahuan lebih banyak dibanding yang berpendidikan rendah. Hanya 24 persen yang tahu kasus ini di kalangan warga berpendidikan SD ke bawah. Sementara yang lulusan perguruan tinggi sebesar 58 persen.
Dari sisi pendapatan juga demikian, yang berpenghasilan lebih rendah memiliki tingkat pengetahuan lebih sedikit dibanding yang berpenghasilan lebih tinggi tentang kasus tersebut. Hanya 24 persen warga berpenghasilan 1 juta ke bawah yang mengetahui kasus tersebut, sementara yang berpenghasilan 2 juta ke atas sebanyak 51 persen.
Menurut Saiful, data ini memperlihatkan bahwa warga perempuan, tinggal di perdesaan, berusia lebih senior, berpendidikan dan berpendapatan rendah memiliki akses informasi yang lebih rendah tentang kasus tersebut.
“Ada faktor sosial ekonomi, karena faktor pendidikan terbatas, tinggal di daerah perdesaan, perempuan yang didiskriminasi dari sisi sosial-ekonomi, itulah profil warga yang tidak tahu bahwa Prabowo, calon presiden kita ini, terlibat dalam kasus penculikan atau pelanggaran HAM berat,” jelas Saiful.
Saiful menyatakan bahwa bagi para aktivis HAM, misalnya, tantangannya adalah bagaimana membuat mayoritas masyarakat mengetahui bahwa ada isu HAM berat dalam Pilpres Indonesia kali ini.
“Yang tahu sekarang baru sekitar 38 persen. Buatlah menjadi 70 persen. Bagaimana caranya? Nah itu adalah bagian dari agenda sosialisasi dan kampanye politik yang bermartabat,” pungkasnya. ***