Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi melambungnya harga bahan-bahan pokok, khususnya menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Isy Karim mengatakan, GPM ini menjadi solusi strategis yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan yang terjangkau.
“Masyarakat jangan khawatir bahwa kami dari pemerintah siap untuk peningkatan ketersediaan bahan pangan baik di pasar tradisional, pasar modern, maupun melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten dan provinsi,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok’, Senin (4/3).
Karim mengatakan, ketersediaan bahan pokok, khususnya beras dipastikan aman menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Dengan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah, dapat menekan harga di pasaran agar lebih terjangkau masyarakat.
“Ketersediaan pangan dipastikan aman, maka kita tunggu saja mudah-mudahan harganya akan semakin menurun, apalagi menjelang Ramadan ini,” pintanya.
Menurutnya, kenaikan harga beras yang terjadi saat ini karena ketidakseimbangan supply dan demand. Permintaan naik, tapi ketersedian beras turun. Salah satu faktor kurangnya ketersedian beras karena dampak badai El Nino yang melanda Indonesia sejak pertengahan 2023 yang membuat para petani banyak mengalami gagal panen. Oleh karena itu, untuk menstabilkan supply dan demand, pemerintah mengambil langkah impor. Beras impor ini, kata Karim sudah mulai digelontorkan ke pasaran.
"Sudah digelontorkan ke pasar induk. Nah untuk sampai ke pasar rakyat, ini kan perlu waktu," ujarnya.
Dari monitoring yang dilakukan Kemendag melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) di lebih dari 500 pasar di tanah air, kenaikan harga beras sudah berangsur turun.
Karena itu, Pemerintah mengambil langkah cepat salah satunya dengan melakukan importasi agar harga beras tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Impor beras ini juga menjadi salah satu langkah untuk menambah stok cadangan pemerintah.
Menurutnya, importasi ini tidak akan merugikan petani dan mengganggu panen mereka. Karena beras yang diimpor merupakan beras jenis medium, sedangkan beras dari petani masuk kategori beras premium.
"Beras premium ini yang langka, karena kegagalan panen sehingga harganya naik," ujarnya.
Adapun pemerintah sendiri sudah menetapkan beberapa program untuk menunjang kedaulatan pangan. Di antaranya, program pompanisasi, subsidi pupuk hingga Rp14 Triliun, dan program-program perluasan luas lahan tanam.