Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam rangkaian kegiatan Halal Bi Halal Keluarga Besar IAPI yang digelar di Jakarta, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) secara resmi meluncurkan dua inisiatif besar yang diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi sektor pengadaan nasional.

Kedua inisiatif tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengadaan Publik Indonesia dan pengenalan resmi rangkaian kegiatan pameran nasional ICEF-IPFE 2025, hasil kolaborasi strategis antara IAPI dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia beserta jajaran, serta diikuti oleh perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi pelaku usaha, dan para profesional pengadaan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Asri Hadi, selaku Pemimpin Redaksi indonews.id dan Kepala Humas IAPI, yang juga memberikan dukungan atas peluncuran LBH IAPI sebagai langkah maju dalam perlindungan hukum di sektor pengadaan.

Dalam rangkaian kegiatan Halal Bi Halal Keluarga Besar IAPI yang digelar di Jakarta, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) secara resmi meluncurkan dua inisiatif besar yang diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi sektor pengadaan nasional.

LBH Pengadaan Publik Indonesia

Peluncuran LBH Pengadaan Publik Indonesia merupakan bentuk respon konkret IAPI terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh para pelaku pengadaan barang/jasa.

Dalam sambutannya, Ketua Umum IAPI, Andi Zabur Rahman, menyampaikan bahwa banyak pelaku pengadaan — baik dari unsur pemerintah, penyedia jasa, maupun pelaku usaha — menghadapi permasalahan hukum bukan karena itikad buruk, melainkan akibat kurangnya pemahaman, bimbingan, dan perlindungan.

“Kami menyaksikan betapa banyak insan pengadaan yang bekerja dengan integritas, justru tersangkut masalah hukum karena kurangnya dukungan edukatif dan pendampingan yang proporsional. LBH ini hadir bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk memberikan perlindungan, pencerahan, dan keadilan,” ungkapnya.

Maka dari itu, LBH ini akan menjalankan tiga mandat utama yakni pendampingan hukum individual maupun kelembagaan bagi pelaku pengadaan yang menghadapi proses hukum; penyuluhan dan pelatihan hukum pengadaan, termasuk penjelasan regulasi terbaru dan potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi; advokasi sistemik, untuk menyuarakan kebutuhan regulasi yang berpihak pada keadilan substantif dan kondisi nyata di lapangan.

Peluang Strategis Bagian dari Ekosistem Pengadaan Digital Pemerintah

Seiring dengan peluncuran LBH, IAPI juga memperkenalkan secara resmi rangkaian kegiatan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2025, yang akan digelar pada bulan Juni 2025 di Jakarta.

Kegiatan ini akan menjadi platform pameran nasional terbesar di bidang pengadaan barang/jasa, mempertemukan penyedia dari seluruh Indonesia dengan pemangku kepentingan utama dalam pengadaan pemerintah.

Dengan tema besar “Digitalisasi Pengadaan untuk Indonesia Emas: Inovasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan”, ICEF-IPFE 2025 akan menyatukan pelaku usaha, unit kerja pengadaan (UKPBJ), perwakilan BUMN, serta lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Mengapa Pelaku Usaha Perlu Berpartisipasi? Pertama  adalah bertemu langsung dengan Buyer dari Pemerintah dan BUMN. Pameran ICEF-IPFE 2025 akan dihadiri oleh perwakilan UKPBJ dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan dari 38 provinsi dan 98 kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Selain itu, kegiatan ini juga akan menghadirkan buyer strategis dari BUMN yang memiliki peran penting dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Bagi pelaku usaha, ini adalah kesempatan emas untuk membangun koneksi, menawarkan produk/jasa secara langsung, dan membuka peluang masuk ke dalam e-Katalog pemerintah serta sistem pengadaan BUMN.

Kedua, ICEF-IPFE akan memberikan ruang pameran fisik dan digital bagi pelaku usaha untuk menampilkan produk unggulan, inovasi teknologi, dan solusi jasa yang relevan dengan kebutuhan sektor publik. Produk-produk dalam negeri, terutama yang memiliki TKDN tinggi, akan mendapatkan sorotan khusus, sejalan dengan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri.

Ketiga, salah satu agenda utama ICEF-IPFE adalah menyosialisasikan pemanfaatan e-Katalog versi 6, yang merupakan sistem terbaru dalam pengadaan elektronik pemerintah. Pelaku usaha akan mendapatkan bimbingan teknis tentang kurasi produk, proses pendaftaran, hingga strategi pemasaran di lingkungan digital katalog.

Keempat, memperluas Jaringan Bisnis dan Kolaborasi Selain menjadi ajang pameran, ICEF-IPFE 2025 akan menggelar seminar nasional, temu bisnis (business matching), diskusi tematik, konsultasi teknis, dan forum sertifikasi profesi. Ini merupakan ekosistem kolaboratif yang ideal bagi pelaku usaha untuk membangun brand, memperluas jaringan, dan menjalin sinergi lintas sektor.

Kelima, pemperkuat Positioning di Mata Publik dan Pemerintah. Berpartisipasi dalam ICEF-IPFE bukan hanya tentang menjual produk. Ini juga tentang menempatkan perusahaan Anda sebagai bagian dari transformasi pengadaan nasional. Keikutsertaan dalam ajang ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan pemerintah, memperluas eksposur media, dan memberikan citra positif terhadap profesionalisme dan kesiapan bisnis Anda dalam menjawab kebutuhan sektor publik.

Kolaborasi IAPI dan KADIN: Sinergi Kuat untuk Meningkatkan Akses Pasar Kolaborasi antara IAPI dan KADIN Indonesia dalam penyelenggaraan ICEF-IPFE 2025 merupakan bukti nyata sinergi antara dunia usaha dan dunia regulasi. IAPI dengan basis profesional dan kapasitas teknisnya dalam pengadaan, berpadu dengan KADIN yang mewakili kekuatan pelaku usaha nasional, menghasilkan pameran yang bukan hanya prestisius, tetapi juga sangat strategis bagi masa depan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

“ICEF-IPFE 2025 bukan hanya tentang pameran. Ini adalah national gateway bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses nyata ke pasar pengadaan pemerintah. Kami mengajak seluruh pelaku usaha, dari UMKM hingga perusahaan besar, untuk tidak melewatkan kesempatan ini,” tegas Andi Zabur Rahman.

Penutup dan Informasi Pendaftaran Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari LKPP, KADIN Indonesia, APPSI, APEKSI, serta berbagai asosiasi profesi, kementerian, dan BUMN strategis. Seluruh pelaku usaha diundang untuk mengikuti sesi pemilihan booth dan pendaftaran peserta ICEF-IPFE 2025 yang akan segera dibuka.