Jakarta, INDONEWS.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. Langkah ini diambil setelah ditemukannya sejumlah pelanggaran serius, termasuk penyaluran dana kepada yayasan yang belum terverifikasi namun menerima dana hingga miliaran rupiah.

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan," tegas Dedi dalam keterangannya di Bandung, Ahad (27/4/2025). Ia menambahkan bahwa dana hibah selama ini banyak diselewengkan, membuat distribusinya tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Dedi mencontohkan, ada yayasan yang belum diverifikasi namun tetap mendapat dana besar yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Akibatnya, Pemprov Jabar menghentikan sementara penyaluran dana hibah tersebut sambil menunggu verifikasi institusi oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Jabar.

Rencana penghentian ini sudah mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat.

Sebagai alternatif, Pemprov membuka peluang penyaluran bantuan untuk pembangunan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah yang menjadi wewenang Kementerian Agama kabupaten/kota. “Kami siap bantu pembangunan madrasah yang jumlah siswanya jelas. Tidak boleh ada penyalahgunaan lagi,” ujar Dedi.

Langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi pendidikan di Jawa Barat, termasuk penataan sistem penerimaan siswa baru yang sering kali memicu konflik, terutama di tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. Ia mendorong agar daya tampung ditetapkan secara jelas, dan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta dengan bantuan pembiayaan dari Pemprov.

“Kalau sekolahnya jelas dan lokasi sesuai, kami akan bantu biayanya,” kata Dedi.

Penataan ini juga mencakup SD dan SMP di bawah kewenangan kabupaten/kota. Ia meminta semua pihak menyatukan visi dalam pembenahan sistem pendidikan Jabar. Sekolah baru pun, menurut Dedi, tidak boleh dibangun terlalu dekat dengan SD atau SMP lain agar tidak terjadi perebutan siswa.

Dengan pendekatan menyeluruh ini, Dedi yakin target partisipasi sekolah 100 persen hingga jenjang SMA/MA bisa tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat.*