Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arah transformasi kesehatan yang tengah dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini berbasis pada kepentingan masyarakat, bukan lagi semata-mata pada organisasi profesi atau institusi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan atas kritik tajam dari lebih dari 70 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta Pusat pada Sabtu (17/5/2025).

Sehari sebelumnya, para guru besar menyuarakan enam poin keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah yang mereka nilai dapat merendahkan kualitas pendidikan dokter dan sistem kesehatan nasional.

“Sektor kesehatan punya banyak stakeholder — ada rumah sakit, organisasi profesi, industri farmasi, kementerian. Tapi yang paling besar dan penting adalah 280 juta rakyat Indonesia sebagai penerima layanan,” ujar Menkes Budi.

Ia menilai pergeseran prioritas inilah yang menjadi sumber ketidaknyamanan bagi sebagian pihak. “Dulu mungkin ada yang merasa punya posisi atau pengaruh tertentu, sekarang kami geser agar semua kebijakan mengutamakan rakyat,” imbuhnya.

Salah satu kritik utama para Guru Besar FKUI adalah kekhawatiran terhadap penyederhanaan pendidikan dokter, serta upaya pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan.

Menurut mereka, kebijakan seperti itu tidak hanya berisiko menurunkan kualitas tenaga medis, tetapi juga melemahkan kemandirian institusi pendidikan kedokteran.

Menkes Budi mengakui bahwa belum semua pihak di FKUI dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Namun, ia mengklaim banyak guru besar yang telah memberikan masukan penting dalam proses transformasi kesehatan yang sedang berlangsung.

“Apakah semua dilibatkan? Mungkin belum. Tapi banyak yang sudah kami ajak bicara, dan mereka adalah orang-orang yang baik,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa Kemenkes tetap membuka ruang dialog dengan siapa pun yang ingin memberikan kontribusi terhadap sistem kesehatan nasional.

Transformasi yang dilakukan Kemenkes, menurut Budi, memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun, ia percaya bahwa mengutamakan masyarakat adalah langkah berani yang harus diambil demi masa depan kesehatan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan.*