Jakarta, INDONEWS.ID – Webinar KORPRI Menyapa ASN seri ke-119 mengusung tema “Amazing ASN, Amazing Nation: ASN Prima Tanpa Malas”. Dibuka oleh keynote speaker, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. Ketua Umum DPKN KORPRI/Kepala Badan Kepegawaian Negara).

Kegiatan yang telah diadakan secara rutin ini menghadirkan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., sebagai narasumber dengan materi bertajuk “Tantangan AI dan Prinsip Anticipatory Government dalam Menjaga Ketahanan Nasional (Strategi Menjadi ASN Prima)”.

Juga ada narasumber kedua, Purjiyanta, SH., M.Hum., yang menyampaikan materi “Cegah ASN Malas Sebelum Terkena PDHTAPS.” merupakan Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan ASN (BPASN).

Prof. Nurliah Nurdin, yang saat menjadi narasumber juga sedang mengikuti Diskusi Studi Kasus dalam kelas pada Pendidikan Pemantapan Kepemimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV Lemhannas RI, menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi garda terdepan penguasaan teknologi AI dan Internet of Everything (IOE) dalam menjaga ketahanan nasional “Kalau bukan ASN yang yang berusaha menguasai teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, siapa lagi?” ujarnya.

Dari perspektif ketahanan nasional, komponen ketahanannya antara lain: ketahanan intelektual, teknologi, regulasi, dan SDM. Namun masalahnya, ASN masih banyak yang tak paham AI, mereka sulit membaca pola data. Adapun yang sudah menggunakan AI, mereka tidak mengembangkan teknologi tersebut.

Sedangkan analisis dari perspektif anticipatory government, konsep ini mensyaratkan birokrasi untuk lebih berpikir ke depan (future-oriented) menggunakan data dan skenario masa depan, memiliki adaptasi yang cepat, inovatif, serta responsif. Karena tanpa ASN yang mampu memahami AI dan IoE, pemerintah tidak bisa bersifat antisipatif, hanya reaktif.

Masalah serta tantangan utama dalam keinginan ASN menjadi prima adalah hanya 32% ASN Indonesia yang siap menghadapi perubahan digital, sementara 66% lainnya masih terfokus pada administrasi konvensional.

“Padahal, ASN prima harus melek teknologi karena ketahanan ASN adalah bagian dari ketahanan informasi dan data nasional,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Prof. Nurliah juga menampilkan estimasi hitungan kerugian nasional yang dialami negara jika ASN bermalas-malasan dan melakukan korupsi waktu yang disebutnya sebagai korupsi senyap.

Bayangkan jika ASN sering mangkir kerja 3-4 jam per hari, jika dihitung kewajiban kerjanya 7.5 jam per hari, hanya 60 persen yang dipenuhi, maka kerugian negara dengan membayar jam kerja yang tidak dilakukan bisa mencapai triluyunan pertahun oleh seluruh ASN.

Jika jumlah ASN tidak produktif mencapai 1 juta, kerugian negara bisa mencapai Rp 6 triliun perbulan dan Rp 72 triliun pertahun. Angka tersebut merupakan perolehan dari cakupan total gaji pokok dan tunjangan bulanan pegawai negeri. Simulasi ini menekankan bahwa korupsi waktu kerja berdampak signifikan terhadap keuangan negara, apalagi jika terjadi secara sistemik.

Minimnya Sumber Daya Manusia di lingkup ASN yang memiliki keahlian AI dan Big Data dimana hanya 4.500 ASN dari 4,3jt yang tersertifikasi digital, sedangkan Masyarakat saat ini memerlukan pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbayar.

Jika menilik lebih dalam tentu kesenjangan tranformasi digital daerah dimana indeks SPBE menunjukkan 61% pemerintah daerah masih dalam kategori rendah dalam pemanfaatan teknologi digital dan kinerja ASN kurang responsif terhadap perubahan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Prof. Nurliah menyiapkan beberapa strategi untuk membentuk ASN yang Prima. Di antaranya adalah pelatihan literasi AI dan IoE serta machine learning, data security, reposisi kompetensi bukan hanya fokus pada jabatan saja ASN harus beriringan dengan future skills.

Pelatihan anticipatory leadership dimana ASN dilatih membuat skenario masa depan dan kebijakan berbasis prediksi. Pembentukan tim foresight ASN di setiap instansi, serta kolaborasi lintas lembaga seperti KORPRI, BKN, LAN, dan Kominfo untuk membentuk ekosistem ASN berbasis teknologi.

Menurutnya, kegagalan mencetak ASN prima akan berdampak langsung pada pelayanan publik yang inefisien, overload, hingga pemborosan anggaran. “Jika ASN tidak melakukan transformasi, pelayanan publik bisa lumpuh saat krisis,” pungkasnya.

Melihat audiens yang mencapai 1000 partisipan di Zoom Meeting dan ada 2000 melalui youtube menunjukkan ASN di Indonesia cukup antusias untuk menjadi aparatur negara yang prima tanpa rasa malas.