Jakarta, INDONEWS.ID – Gubernur Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat.

Wacana tersebut disampaikan Dedi melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (12/5/2026). Menurutnya, sistem jalan berbayar dinilai lebih adil dibandingkan pajak kendaraan bermotor yang selama ini dibebankan kepada seluruh pemilik kendaraan, независимо dari intensitas penggunaan jalan.

“Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan,” ujar Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin membangun jalan-jalan provinsi dengan kualitas yang lebih baik, mulai dari kondisi jalan yang mulus, sistem drainase memadai, hingga fasilitas keamanan modern.

Menurut Dedi, jalan-jalan di Jawa Barat nantinya juga diharapkan dilengkapi CCTV untuk keamanan pengguna jalan, jaringan penerangan jalan umum yang memadai, serta pos pengamanan di sejumlah titik strategis.

Tak hanya itu, ia juga menginginkan adanya dukungan layanan darurat di ruas jalan, seperti mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, hingga tim paramedis untuk membantu pengguna jalan saat terjadi keadaan darurat.

Dedi menilai sistem jalan berbayar akan membuat masyarakat menggunakan jalan secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan.

“Setiap orang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan, tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting. Sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua,” katanya.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih sebatas gagasan dan belum menjadi keputusan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia mengaku telah menyiapkan tim kajian yang akan melibatkan akademisi, pakar transportasi, hingga berbagai pihak terkait guna mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.

“Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya,” ucapnya.

Wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penerapan jalan berbayar itu pun langsung menjadi perhatian publik dan memicu beragam tanggapan di media sosial. Banyak masyarakat menilai ide tersebut menarik karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip “pengguna membayar”, meski sebagian lainnya mempertanyakan mekanisme penerapan serta dampaknya terhadap masyarakat kecil.