Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan anggaran sebesar Rp268 triliun pada 2026 terserap secara optimal dan mampu melayani 82,9 juta penerima manfaat sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan pemerintah terus memantau dan memperbaiki pelaksanaan program menyusul berbagai evaluasi yang dilakukan di lapangan.

“Pemerintah tidak tutup mata atas insiden yang terjadi. Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2026 menjadi Rp268 triliun, ini bentuk evaluasi dari implementasi MBG. Dari target 80 juta penerima manfaat, sekarang per Mei 2026 sudah 62 juta, sepertinya tidak lama lagi target 80 juta tercapai,” kata Hariqo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Berdasarkan laporan progres kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) per 22 Mei 2026, alokasi anggaran khusus MBG mencapai Rp248,28 triliun atau sekitar 93 persen dari total pagu anggaran. Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional program di seluruh Indonesia.

Hingga 22 Mei 2026, realisasi penyerapan anggaran MBG telah mencapai Rp83,02 triliun atau sekitar 33,43 persen dari total alokasi yang tersedia. Sementara itu, sisa anggaran digunakan untuk belanja pegawai dan operasional non-MBG sebesar Rp7,45 triliun serta mendukung program pemenuhan gizi nasional dan penguatan tata kelola sistem strategis.

Di sisi operasional, BGN melaporkan capaian Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) telah mencapai 29.225 unit yang tersebar di 38 provinsi. Jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 28.562 unit atau mencapai 102 persen dari rencana.

Pemerintah juga memperluas jangkauan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Saat ini terdapat 14.355 SPPG yang masih dalam proses pengajuan dan pengembangan.

Menurut BGN, keberadaan puluhan ribu SPPG tersebut diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga mencapai Rp78,9 triliun.

Secara nasional, Program MBG telah menjangkau 62.454.064 penerima manfaat atau sekitar 66,9 persen dari total data induk sebanyak 86,9 juta jiwa. Rinciannya meliputi 48.350.393 peserta didik atau 76,1 persen dari target kelompok tersebut, 6.303.775 balita atau 37,7 persen, 2.066.533 ibu menyusui atau 75,2 persen, 868.259 ibu hamil atau 35,3 persen, serta 644.664 santri atau 44,2 persen.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Saat ini sebanyak 1.152 SPPG masih berstatus ditangguhkan (suspend) sebagai bentuk penegakan standar layanan.

Selain itu, sejak awal 2025 hingga kini, sebanyak 4.581 SPPG telah dihentikan sementara operasionalnya untuk menjalani proses evaluasi, peningkatan kualitas, serta penyesuaian terhadap standar pelayanan yang berlaku.

Dadan menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan MBG tetap terjaga dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Dadan.

Pemerintah berharap melalui evaluasi berkelanjutan dan penguatan pengawasan, Program MBG dapat mencapai target penerima manfaat secara maksimal sekaligus menjaga kualitas layanan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.